Informasi Publik Berkala

1. Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2020-2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit Eselon I. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Secara umum, Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2020-2024 berisikan antara lain terdapat perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Dokumen Renstra Kanwil Kemenkumham Papua Barat 2020-2024 dapat di unduh melalui tautan berikut:

Renstra Kanwil Kemenkumham Papua Barat 2020-2024

2. Rencana Kerja

Rencana kerja tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat. Untuk itu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan mempedomani kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Keuangan. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Rencana Kerja Tahunan menjadi pedoman dalam berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari keseluruhan penanggung jawab dan pelaksana program;
Rencana Kerja Tahunan menjadi media monitoring kesesuaian antara rencana kerja yang telah disusun dengan jadwal pelaksanaannya;
Rencana Kerja Tahunan merupakan media kontroling bagi pimpinan tertinggi hingga terendah bahkan para pelaksana dilapangan

Dokumen Laporan Kerja Tahunan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dapat di unduh melalui tautan berikut:

Laporan Tahunan

3. RKAKL Kantor Wilayah

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA AWAL
KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT KERJA (408721) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT (kode satker belum dirubah)

UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
- RKAKL DIPA SEKJEN 667772
UNIT ORG (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
- RKAKL DIPA AHU 667773
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
- RKAKL DIPA PEMASYARAKATAN 667774
UNIT ORG (06) Ditjen Imigrasi
- RKAKL DIPA IMIGRASI 667775
UNIT ORG (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
- RKAKL DIPA KI 667776
UNIT ORG (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
- RKAKL DIPA PP 667777
UNIT ORG (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
- RKAKL DIPA HAM 667778
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
- RKAKL DIPA BPHN 667779
UNIT ORG (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- RKAKL DIPA BALITBANG 667780

DIPA Kantor Wilayah

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023