|
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI (Fajar Lase B.S) didalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 3 Point penting diantaranya:
Dalam 3 point tersebut terdapat Unsur penataan kelembagaan dan penatalaksanaan,peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas layanan publik yang harus dilaksanakan /di Implementasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat beserta Jajaran Unit Pelaksana Teknis. Sehingga terciptanya masyarakat/pegawai Hukum dan HAM yang bersih,sehat jasmani dan rohani sehingga dapat berkarya nyata dan berprestasi dan berinovasi tiada henti, Acara dilanjutkan dengan foto bersama (humaslap_kanwilpabar) |
Manokwari, Jum’at 10-07-2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat menerima Kunjungan Kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Fajar Lase B.S) dan Tim Monev dan Pelaporan Implementasi Reformasi Birokrasi. Kunjungan Kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekaligus melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tugas dan fungsi serta Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, hadir pada acara tersebut Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat (Agus Purwanto, B.A.,SH.,M.Si), Kepala Divisi Administrasi (Hajrianor,S.H.,M.H),Kepala Divisi Pemasyarakatan (Pujo Harinto,Bc.IP.,S.Sos.,M.Si),Kepala Divisi Keimigrasian (Sumantri Sihite,SH.,M.AP), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Heru Saputro, S.E.,S.H.,M.M) serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat beserta Pejabat Struktural Eselon III,IV dan Staf JFU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Di dalam Sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat (Agus Purwanto,B.A.,S.H.,M.Si) menyampaikan bahwa Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI telah dilaksanakan /disosialisasikan keseluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dimana ada 11 Unit Pelaksana Teknis di Papua Barat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertekat melaksanakan kegiatan Revolusi Mental yang merupakan Implementasi Reformasi Birokrasi Khususnya diarea manajemen perubahan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sebagai pengejawantahan pengabdian seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Yaitu “ Mewujudkan Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” dengan menerapkan Nilai- nilai Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI mari kita buktikan dan tunjukan kepada masyarakat bahwa kita mampu menjadi Aparatur Negara yang Profesional, Akuntabel,Sinergi,Transparan dan Inovatif.
