 |
|
MANOKWARI — Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam hal rekrutmen Aparat Sipil Negara (ASN) maka Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, guna menyiapkan kuota khusus dengan sistem penerimaan yang bersifat offline bagi Orang Asli Papua (OAP). Hal ini terungkap dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan ketika memberi sambutan dalam acara pembukaan Pelatihan Paralegal bagi 200 Pendeta, Kepala Suku dan tokoh adat di aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari pada Rabu, (30/1). Menurut Gubernur kuota itu diminta secara khusus dalam kaitannya dengan memberi kesempatan dan akses yang adil bagi Orang Asli Papua untuk menjadi ASN. |
 |
|
Dikatakan, bahwa dengan adanya kuota khusus bagi Orang Asli Papua menjadi tanda kesungguhan pemerintah memberi ruang partisipasi bagi orang asli papua untuk berkiprah dan berkarya di Tanah Papua yang pada akhirnya akan memberi dampak bagi kemajuan bangsa. Dalam kesempatan itu, selain meminta jumlah (red—kuota) khusus, Gubernur Mandacan juga meminta agar proses rekrutmen itu dapat dilakukan secara khusus pula dengan sistem memberlakukan sistem offline sehingga memudahkan dan memberi kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk terlibat dalam proses penyelengggaraan pemerintahan di daerah.*** (Humas_KumhamPabar) |
 |