Manokwari (21/02) - Sebanyak 21 peserta yang terdiri dari Kepala UPT dan Pejabat Administrator serta Pengawas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat mengikuti kegiatan Penyusunan Grand Design Unit Pelaksana Teknis yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Papua Barat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah (Mujiyono). Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar kegiatan tersebut dapat diikuti dengan baik oleh para peserta agar output dan outcome dari kegiatan ini dapat dicapai secara maksimal.
Sugeng Krisdwiyanto (Kasubag APEK I) sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini masih mendapatkan hasil penilaian yang kurang memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal tersebut menjadikan kegiatan Penyusunan Grand Design ini penting untuk dilaksanakan sehingga upaya peningkatan kinerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Ditambahkan oleh Januar Kurniawan P. (Analis Kelembagaan), satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM cenderung mengajukan grand design baik usulan pembentukan UPT baru maupun kenaikan kelas UPT secara tidak terstruktur/tidak sistematis. "Belum adanya pola/struktur ini, oleh PAN-RB menilai usulan tersebut sifatnya dadakan/instan. Apa yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi melainkan hanya keinginan sepihak semata." ungkap Januar.
"Usulan baik untuk pembentukan UPT baru maupun kenaikan kelas, hendaknya dilakukan secara terpola sehingga kualitas kinerja kita menjadi semakin baik." tambahnya.Dalam kegiatan tersebut dibagikan quesioner sebagai bahan pengumpulan data untuk penyusunan kebijakan mendatang. (humas_pabar)
