Manokwari (27/06/2019) – Bertempat di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari, dalam rangka melakukan penguatan koordinasi dengan instansi penegak hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM (Kanwil KemenkumHAM) Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus dengan tema “Membangun Sinergitas Antar Institusi Penegak Hukum Sebagai Upaya Mendukung Sistem Terpadu Demi Terwujudnya Kepastian Hukum di Papua Barat”, adapun anggota rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus diantaranya Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Papua Barat (Anthonius. M. Ayorbaba), Kepala Polisi Daerah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Dires Narkoba (Bambang Ponco), Ketua Pengadilan Tinggi Papua yang diwakili oleh Hakim Tinggi (Hatar Simarmata), dan Kejaksaan Tinggi Papua yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari (T. Banjar Nahor).
Selain dibahas permasalahan yang ada di Jajaran Pemasyarakatan dibahas juga terkait Keimigrasian tentang pengawasan Warga Negara Asing dan juga tentang Pelayanan Hukum dan HAM, maka Kanwil KemenkumHAM Papua Barat juga menghadirkan narasumber dari Pangdam Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari (Kodam XVIII/Kasuari) yang diwakili oleh Kasdam XVIII/Kasuari (Dedy Sambowo), Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh PJS Kabid Brantas (Ruben Barel), Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat yang diwakili oleh Kabag OPS (Hendra).
Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergitas yang sangat harmonis dalam mendukung berbagai kegaiatan-kegaitan pembangunan di Provinsi Papua Barat, Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan (Niko Tike) yang ditandai dengan pemukulan tifa sebanyak 3 kali sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL Plus.
Dalam sambutanya beliau menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai komitmen penegakan hukum yang berkeadilan, mengingat tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dan keadalian semakin meluas, selain itu ia juga menyampaikan bahwa aparat penegak hukum harus bisa menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum untuk itu harus saling berkoordinasi, bekerjasama dan berkomitmen memperkuat upaya-upaya koordinatif antara aparat penegak hukum sehingga ada sinergitas yang kuat dalam penegakan hukum sebagai bentuk upaya terwujudnya kepastian hukum di Wilayah Provinsi Papua Barat.
Kegiatan Rapat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi pertama merupakan pemaparan dari 7 (tujuh) narasumber yang diawali oleh KaKanwil KemenkumHAM Papua Barat (Anthonius M. Ayorbaba), Beliau menjelaskan dalam paparannya terkait kondisi Lapas dan Rutan di Wilayah Papua Barat yang mengalami over crowded sebesar 25%, Rencana fokus relokasi bangunan Lapas Dewasa dan lapas Perempuan pada tahun 2019 dan 2020, Kebijakan penanganan narkoba dan terorisme dengan pembagian kelas menurut resiko dan keamanan, dan juga masih banyak permasalahan terkait WNA di daerah Papua Barat sehingga perlu kerjasama anatara KemenkumHAM, BNN, BIN, dan Bea Cukai untuk mengawasi keberadaan orang asing di Papua Barat, selain itu juga membahas terkait peningkatan pelayanan hukum dengan menggunakan Aplikasi SIMASHAM.
Setelah pemaparan KaKanwil dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Kejaksaan tinggi Papua yang diwakili Kajari Manokwari (T Banjar Nahor), Kajari dalam paparan materinya terkait Pelaksanaan di Lapangan Dalam mewujudkan sinergitas harus sudah pada tahap meningkatkan dan mengokohkan, Penanganan miras, Tupoksi Kejaksaan dalam tindak Pidana Umum adalah mulai dari penyelidikan dan penyidikan sehingga perlunya koordinasi yang baik dengan Kepolisian.
Selanjutnya dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Jayapura yang diwakili oleh Hakim Tinggi (Hatar Simarmata) yang menjelaskan dan memaparkan materi terkait peran Pengadilan.
Kepala Badan Narkotika Nasional Papua Barat diwakili PJS Kabid Brantas (Ruben Barel), Memaparkan dan menjelaskan materi terkait kebijakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lapas/Rutan.
Kepala Polisi Daerah Papua Barat diwakili Dires Narkoba (Bambang Ponco), Memaparkan dan menjelaskan materinya terkait peran Kepolisian dalam sistem peradilan pidana.
PANGDAM XVIII KASUARI diwakili Kasdam XVIII/Kasuari (Dedy Sambowo), Memaparkan materinya terkait peran Kodam XVIII Kasuari dalam Pelaksanaan Pencegahan, penanganan dan gangguan keamanan di Lapas/Rutan & Penguatan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing.
Kepala Badan Intelejen Negara daerah Papua Barat diwakili Kabag OPS (Hendra), Memaparkan materinya terkait peran BIN sebagai koordinator seluruh instansi yang menyelenggarakan tugas intelijen dan memberikan informasi dan kenyatakan dilapangan kepada instansi yang terkait.
Setelah pemaparan materi secara singkat dari ke 7 (tujuh) narasumber tersebut, Kegiatan dilanjutkan dengan sesi ke 2 (dua) yaitu diskusi dan tanya jawab dari masing perwakilan Instansi, yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (DivPAS) Elly Yuzar, dimana diskusi ini berjalan cukup baik dan lancar.
Diakhir sesi kedua rapat tersebut, Kepala DivPAS (Elly Yuzar) mengharapkan, kegiatan ini menjadi salah satu solusi didalam mencegah persoalan karena belum adanya keterpaduan diantara sesama instansi penegak hukum.
"Rapat Koordinasi Dilkumjakpol ini diharapkan memberikan penguatan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku dan bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini telah disepakati antar penegak hukum", ucap Elly.
(HUMAS KEMENKUMHAM PABAR "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
