Manokwari - Dalam rangka meningkatkan SDM operator keuangan yang handal dan berkompeten, pada hari ini (Selasa, 28/01/2020) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2019.
Kegiatan diawali dengan pembacaan rincian laporan kegiatan yang dibawakan oleh Ketua Penyelenggara dalam hal ini Kepala Bagian Umum, Fatrixs C. Manufandu.
Turut memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Johny P. Simamora selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat.
Dalam sambutannya, Kadivmin menjelaskan bahwa rekonsiliasi data laporan keuangan kali ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya yang terdiri dari UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian.
"Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2019 ini sangat penting untuk kita laksanakan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran yang kita emban selama tahun anggaran 2019 itu", jelas Kadivmin terkait betapa penting kegiatan rekonsiliasi dilaksanakan dihadapan para operator keuangan yang hadir di siang hari tersebut di Aula Hotel Valdos, Manokwari.
Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat merupakan langkah persiapan dalam menghadapi Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10-13 Februari 2020 mendatang di Jakarta.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah akan sangat berpengaruh bagi penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian yang pada akhirnya menjadi bahan untuk dievaluasi oleh tim pemeriksa keuangan, sehingga diharapkan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Johnny berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan momen sesingkat ini dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari hal-hal yang baru untuk dijadikan bekal dalam penyusunan laporan keuangan nantinya.
"moment ini mari kita gunakan untuk saling menguatkan diantara kita yang terlibat dalam pengelolaan keuangan ini. Pergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ditemukan lagi temuan yang berulang oleh audit, baik auditor internal maupun eksternal auditor", pesan pria asal Medan tersebut kepada para operator keuangan.
Narasumber yang dihadirkan guna memberikan pemahaman dan pembekalan kepada operator keuangan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, diantaranya perwakilan dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Papua Barat, Kantor Pelayanan Pembendaharaan (KPPN) Manokwari dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat.
Sebagai salah satu narasumber, Ari Wibowo selaku Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mempresentasikan materi terkait Review dan Audit Laporan Keuangan yang terdiri dari beberapa point diantaranya Dasar Hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam laporan keuangan, Pengertian Audit dan Jenis Audit, Audit Laporan Keuangan, Laporan Keuangan dan Review Laporan Keuangan.
Diharapkan dengan adanya kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dapat menciptakan operator keuangan yang handal dan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, akuntabel, tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih transparan dan minim penemuan oleh tim auditor.
Kegiatan yang dihelat selama tiga (3) hari mulai dari tanggal 28-30 Januari 2020 di Hotel Valdos ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari Operator SAIBA dan SIMAK-BMN dari Unit Pelaksanan Teknis (UPT) diluar Manokwari sebanyak 12 orang dan UPT di dalam Manokwari sebanyak 14 orang serta 12 orang Operator Keuangan dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Tamu undangan yang terlihat turut hadir diantaranya Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Kepala RUPBASAN Kelas I Manokwari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Manokwari, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fak-Fak dan Kalapas Perempuan Kelas III Manokwari.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
