Manokwari, (04/01/20) - Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membangun sinergitas antara unsur Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dan instansi vertikal dan OPD terkait, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Papua Barat (Anthonius M. A berserta rombongan Kepala Divisi Keimigrasian (Pamuji Raharja), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus kristomo), Kepala Divisi Keimigrasian (Pamuji Raharja), Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Sorong(Jerry R. Saktinegara) Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Manokwari (Bugie Kurniawan), Kepala Bidang Perizinan dan Informmasi Keimigrasian (Arlina Syamsiar), serta para pejabat dan staf dilingkungan Kanwil kemenkumham Pabar beraudensi dengan Pimpinan DPR Provinsi Papua Barat terkait tindak lanjut tugas dan fungsi dari Kanwil kemenkumham papua barat melaui divisi Imigrasi, Pelayanan Hukum dan HAM serta Divisi Pemasyarakatan
Dalam audensi yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPR tersebut, Kakanwil menjelaskan berbagai tugas dan fungsi (Tusi) dari divisi imigrasi yang membawahi Kanim manokwari dan Kanim sorong serta Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankum) kepada Pimpinan DPR. selain menjelaskan hal-hal terkait tusi dari masing-masing divisi tersebut kakanwil juga memaparkan capaian serta program-program dan layanan yang telah dilakukan oleh kanwil melalui divisinya kepada masyarakat diwilayah Papua barat khususnya dibidang Hukum dan HAM serta Imigrasi yang meliputi Pelatihan Paralegal kepada para kepala suku dan pendeta, Pembentukan 50 POS pengaduan HAM di gereja-gereja, berbagai layanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu (Miskin), layanan hukum melaui multi event, dan juga layanan indikasi geografis, merek dagan, Kekayaan Intelektual Komunal(ekpresi budaya).
Serta dibidang keimigrasi yaitu layanan paspor mobile dan program lainya, selain dari pada itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh menurut kakanwil beberapa program dibidang pelayanan Hukum dan HAM serta Keimigrasian juga tengah direncanakan untuk dibuat dan dikembangkan. ia berharap dengan keterbatasan angaran yang ada, DPR dapat membantu melaui pembahasannya dengan pemerintah provinsi agar bisa teralokasikan anggaran sehingga program tersebut tidak hanya dilakukan di sorong atau manokwari saja tetapi juga di wilayah lainnya di papua barat.
Dalam audensi yang berlangsung siang itu, kakanwil beserta jajarannya khususnya dibidang keimigrasi juga memjelaskan kepada para pimpinan DPR terkait penanganan Orang Asing (WNA) diwilayah kerjanya melalui pengusulan Unit kerja Keimigrasian (UKK) pada daerah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupatten teluk Bintuni yang dinilai mempunyai konsentrasi WNA cukup tinggi.
"kita sudah mengusulkan dan akan memproses lebih lanjut untuk dua kabupaten itu harus menjadi Unit kerja keimigrasian, karena konsentrasi WNA di dua daerah ini cukup tinggi dan ini harus dilakukan sehingga pelayanan keimigrasian itu bisa berjalan lebih baik, dan proses ini yang harus kita dorong terus kedepan sehingga WNA yang ada di raja ampat dan bintuni akan lebih mudah terdata, terpantau oleh sistem yang ada di Kantor imigrasi kita" jelas kakanwil.
"kita berharap DPR membantu untuk mendorong pemerintah daerah khusus berkaitan dengan ketentuan yang dikeluarkan
oleh pemerintah pusat (Perpres) yang mengatur tentang bebas visa kunjungan untuk 169 negara itu bebas masuk di wilayah NKRI, termasuk juga didalamnya WNA china dan yang baru dihentikan sementara dan mulai berlaku besok (04/02/20)".
Menurut kakanwil dengan Perpres tersebut imigrasi secara nasioanal setiap tahun kehilangan pendapatan negara bukan pajak sebesar 2,3 triliun sementara dengan jumlah tersebut harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan pengembangan investasi daerah termasuk pariwisata dan investasi lainnya.
"ini kalau ditingkat pemerintah daerah tidak mendapat pemahaman bersama secara konprehensif dengan pelayanan sektor, maka negara pasti akan mengalami kerugian dan itu juga berdampak pada daerah, jadi kita sedang terus mendorong agar imigrasi di raja ampat dan bintuni itu harus terbentuk UKK. ujarnya kakanwil
Berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan WNA akhir-akhir ini tentang penyalagunaan visa kunjungan Warga Negara Asing
(WNA) untuk kepentingan bisnis (Penambangan ilegal) maupun penanganan WNA terkait virus corona kakanwil menjelaskan bahwa penanganan telah dilakukan dan diperkuat melalui Timpora.
"Tim kita sudah bekerja dan kita juga sementara akan memperkuat pengawasan orang asing baik Timpora darat dan Timpora laut, cuma dengan fasilitas terbatas beberapa masalah muncul dan tentu harus kita sikapi, kita hadapi secara bersama",ungkapnya.
Selain pemaparan tusi oleh Kakanwil Kepala Divisi Imigrasi, Kakanim manokwari serta Kakanim sorong juga menjelas terkait jumlah WNA dan hal-hal teknis yang berkaitan tusi serta teknis dalam penanganan layanan serta masalah yang muncul diwilayah kerja masing-masing Kanim demikian juga terkait teknis layanan Hukum dan HAM program yang disebutkan diatas juga dijelas oleh Kadiv Yankum
Pemaparan Tusi dan Teknis layanan serta program oleh jajaran kanwil kemenkumham pabar mendapat respon positif dan apresiasi dari Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Barat (Ranley Mansawan) menurutnya Kanwil kemenkumham papua barat merupakan instansi vertikal pertama yang beraudensi dengan eksekutif DPR provinsi Papua Barat periode 2019-2024, hal itu diakuinya dalam sambutanya pada audensi tersebut.
"untuk instansi vertikal yang baru pertama kali, untuk periode instansi kita baru mengenal dari kakanwil kemenkumham papua barat"ujar ranley
Ranley juga mengatakan bahwa terkait kebijabakan pemerintah pusat (Perpres) tentang bebas Visa DPR akan mendukung dan mendorong melaliu kewenangannya melaui Udang-undang Otsus, Sementara itu layanan Hukum dan HAM serta program yang disebutkan diatas juga DPR juga akan bekerjasama membantu kanwil guna mensosialisaikan dalam kunjungan kerjanya
"terkait indikasi geografis mungkin kita perlu dokumen datanya, suapaya ketika ada kunjungan kerja dalam daerah khususnya DPR Papua barat kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pendanpingannya nanti akan kita pikirkan bersama teknisnya kita gabungkan kekuatan dari DPR papua barat dalam hal kunjungan kerja dan anggota dari Kanwil tujuan satu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai lahan yang sangat baik untuk kita kembangkan dari sisi ekonomi" sambung ranley
Selain selaku Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat (Saleh Seknum) juga mengapresiakan dan memberi dukungannya terhadap Timpora khususnya dalam
pembemtukan UKK ia menilai hal itu sangat luar biasa yang dilakukan oleh kemenkumham dalam melakukan pengawasan WNA pada wilayah yang dinilai meiliki konsentrasi WNA cukup tinggi,
"orang lain anggap ini hal yang biasa tapi saya tidak, karena akan ada banyak masalah apa lagi jalur laut". ungkapnya
ia juga berharap hal-hal seperti ini dapat di dibahas lagi dengan mengungdang para pimpimnan daerah maupun TNI dan POLRI untuk
dibahas bersama.
Sebagai Ketua DPR provinsi papua barat (Orgenes Wonggor ) juga mendukung terkait pelayanan-pelayanan serta program yang telah dilakukan maupun yang akan dikembangkan oleh kanwil melalui divisi pelayanan Hukum dan HAM maupun Keimigrasian.
"berkaiatan dengan indikasi geografis, data ini sangat penting bagi kita" ungkapnya Pa ketua DPR sebelum mengakhir audensi.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT PASTI BISA (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
