Manokwari, (06/02/20) - Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat segenap Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, Para Kepala Pelaksana Teknis (Ka.UPT) serta para pegawai Pengelola Keuangan/BMN Kanwil Kemenkumham pabar mengikuti secara langsung kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2019 melaui Teleconference.
Kegiatan Entry Meeting yang dilakukan di gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta Selatan Pada Kamis, (06/02/20) tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Yassona H. Laoly) Para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui teleconference.
Mengawalai kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Bambang Rantam. S) mengatakan dalam laporanya bahwa, Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu, Kemenkumham telah dan akan melaksanakan beberapa hal yaitu:
> Sejak awal tahun setiap Satuan Kerja (Satker) diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan di masing-masing wilayahnya.
> Seluruh kanwil telah melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan seluruh Satker diwilayahnya dengan didampingi oleh penyusun laporan keuangan tingkat eselon I dan kementerian.
> Pada tanggal 10 s/d 13 Februari 2020 mendatang akan dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Laporan Keuangan Semester II TA 2019 Tingkat Wilayah yaitu rekonsiliasi data laporan keuangan antara Kanwil dengan setiap unit eselon I, Selanjutnya pada tanggal 18 s/d 21 Februari 2020 akan dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Laporan Keuangan Semester II TA 2019 antara tingkat unit eselon I dengan tingkat kementerian.
> Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan HAM per 2019.
Sementara itu usai penyampaian laporan dari Sekjen Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM RI (Yassona H. Laoly) juga mengatakan bahwa Hasil akhir dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga adalah berupa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dengan berbagai fluktuasinya, yaitu WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dan WTP Murni, Kemenkumham sudah memperoleh WTP Murni sebanyak 6 (enam) kali pada Tahun 2011, 2013, 2015 hingga tahun 2018.
“Kami optimis mampu mempertahankan predikat WTP Murni untuk Laporan Keuangan TA 2019” Ungkap beliau.
Selain itu menkumham juga mengatakan Dalam hal pengelolaan anggaran, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 adalah sebesar 95,10 Harapan kita semua bahwa pencapaian ini juga diikuti dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang nantinya dapat tercermin dari penilaian opini WTP Murni oleh BPK kepada Kementerian Hukum dan HAM atas Laporan Keuangan TA 2019. dengan tingkat penyerapan anggaran belanja sejumlah 97,74% realisasi pendapatan sebesar 129,72%. Ini merupakan pencapaian yang sangat baik.
“Saya berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung secara jelas, akurat, dan akuntabel. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan dengan tim BPK sehingga tidak ada salah persepsi dalam memaknai suatu aturan yang dijadikan dasar hukum atau landasan suatu kegiatan”. Ujarnya
“Saya yakin, ASN Kementerian Hukum dan HAM sebagai Insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, negara, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat” lanjut beliau diakhir sambutanya.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
