Manokwari, - Salah satu tupoksi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat adalah memberikan pelayanan dan pembinaan atas hak kekayaan intelektual di wilayah kerjanya, pada hari ini (Kamis, 18/02/2020), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba berkunjung ke Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Cipta Lambang Daerah Provinsi Papua Barat dan beberapa Sertifikat Kekayaan Intelektual lainnya.
Dengan tangan terbuka, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menerima kunjungan Kakanwil beserta rombongan diruang kerjanya.
Sertifikat Kekayaan Intelektual yang telah diterbitkan dan diserah oleh Kakanwil kepada Gubernur Papua Barat diantaranya:
1. Sertifikat Hak Cipta Lambang Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Papua Barat Rumah Adat Kaki Seribu Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
3. Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Papua Barat Tarian Tumbu Tanah Suku Arfak Provinsi Papua Barat.
4. Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional Igya Ser Hanjop.
5. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis:
a. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Buah Merah Bintuni dari Kabupaten Teluk Bintuni.
b. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kulit Kayu Matumi Bintuni dari Kabupaten Teluk Bintuni.
c. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kopi Arabica Anggi dari Kabupaten Pegunungan Arfak.
d. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kakao Ransiki dari Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Petikan Sertifikat Merek Papua Fa Holo Wabur Grilled Fish atas nama Herman A. Baru dari Kota Sorong.
Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Kakanwil dalam kunjungannya kepada Gubernur, antara lain:
Pertama, Proses rekrutment CPNS Tahun 2019 sudah melewati tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) di SMA Negeri 2 Manokwari yang dilakukan selama dua hari mulai tanggal 3-4 Februari 2020 dan masih menyisahkan dua step lagi, yaitu Kesamaptaan dan Wawancara (interview).
Kedua, Kakanwil juga menyampaikan tentang kegiatan affirmasi bagi Anak-Anak Asli Papua untuk Pendidikan Kedinasan yang bernaung dibawah payung Kementerian Hukum dan HAM yaitu POLTEKIP dan POLTEKIM.
Ketiga, Kakanwil juga mensosialisasikan tentang UU No.15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang Undangan Daerah yang nanti menjadi kewenangan harmonisasi di daerah yang dilakukan oleh Kakanwil.
Keempat, Kakanwil juga mengatakan bahwa Kantor Wilayah akan membuat surat permohonan kepada Gubernur Papua Barat untuk memberikan Sambutan Pembukaan Pos Pelayanan Keimigrasian di Pelabuhan Khusus BP LNG Tangguh di Kabupaten Bintuni yang akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2020.
Kelima, Kakanwil juga menyampaikan tentang “Lomba Keluarga Sadar Hukum” yang akan dilakukan mulai dari tanggal 16-19 Maret 2020 di tingkat Provinsi Papua Barat sehingga berharap gubernur dapat memberikan sambutan dan sekaligus meminta ijin menggunakan aula Kantor Gubernur sebagai venue dari kegiatan ini.
Kakanwil berharap proses kordinasi yang sudah ditindaklanjuti baik dengan DPR Provinsi, MRP Provinsi, Pemkab kabupeten Sorsel. Tentu kedepannya Kakanwil juga akan mengunjungi para bupati dan walikota dan melakukan semua hal yang berkaitan dengan tupoksi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga bisa mendapat dukungan yang lebih baik lagi ditahun 2020.
Fokus kami tentu dari Laporan Dirjen HAM untuk beberapa kabupaten yang belum memberikan laporan yang baik yang berkaitan tentang Kabupaten/Kota peduli HAM, Kantor Wilayah akan memberikan dukungan dan dorongan sehingga kinerja ini bisa menjadi baik, tetapi juga menyadarkan masyrakat karena ada Kelompok Peduli Indikasi Geografis dan Sentra Kekayaan Intelektual Komunal yang akan kita bangun kerjasama dengan lembaga tertentu tapi juga perguruan tinggi.
Setelah mendengar paparan singkat dari Kakanwil, Gubernur sangat mengapresiasikan kunjungan Kakanwil beserta rombongannya yang terdiri dari Kepala Divisi Administrasi (Jonny Pesta Simamora), Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo), Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari (Bugie Kurniawan), Kepala Sub Bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (Achmad Djunaidi) , Kepala Bidang Intelijen Penindakan Keimigrasian (Acan Hi Tulis) dan siap mendukung semua program-program yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Sehabis melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat, Kakanwil juga sempat bertemu dengan Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang kebetulan juga ada mengikuti kegiatan di Kantor Gubernur Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut Kakanwil menyampaikan permintaan maaf karena belum sempat bersilahturahmi dengan Kepala Kejati yang baru dan akan melakukan koordinasi dengan Kejati sehabis pulang dari kegiatan di Jakarta.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT “PASTI BISA”, (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
