Manokwari, (05/03/2020) - Berdasarakan data rekapitulasi yang dilakukan oleh Sekjen masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Wilayah belum dilakukan Pemindahtanganan atau penghapusan.
Menindaklanjuti hal tersebut dalam rangka capaian target Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan pendampingan serta pembinaan pelaksanaan kepada para operator BMN pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN dilingkungan kerja para operator.
Kegiatan yang digelar di aula Kanwil Kemenkumham pabar di ikuti oleh para operator BMN dilingkungan Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Adapun para narasumber dari Biro Pengelolaan BMN Sekjen yang hadir memberikan materi pada kegiatan tersebut ialah Kepala Bagian Program dan Pelaporan Barang Milik Negara (Agus Salim), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Barang Milik Negara (Daryanti) dan JFU Program dan Pelaporan Barang Milik Negara (Dewi Gustianingsih) dalam kegiatan tersebut para narasumber juga didampingi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian (Dwi K. Rohana).
Adapun Materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber terkait pengelolaan BMN terkait Ruang lingkup pengelolaan BMN, Dasar-dasar dan Bentuk Pemindahtanganan, Pemusnaan dan Penghapusan BMN.
Selain pemaparan materi, diskusi bersama antara narasumber dan operator juga dilakukan dalam kegiatan tersebut guna memberikan pemahaman serta pengarahan yang lebih mendalam kepada para operator dalam pengelolaan BMN terutama dalam hal Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN di lingkungan kerja masing-masing operator.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
