Manokwari - Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kemenkumham RI, sore tadi (Senin, 08/06/2020) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua Barat melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 dengan menggunakan Video Conference via Aplikasi Zoom.
Kegiatan diawali oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Jonny Pesta Simamora yang memberikan pembukaan yang dilanjutkan pemaparan materi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba.
Adapun materi yang disampaikan oleh Kakanwil terkait beberapa kegiatan dalam membangun ZI Menuju WBK/WBBM pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat kepada Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI secara virtual ini meliputi Struktur Organisasi, Jumlah Pegawai, Implementasi Nilai 'PASTI BISA', 8 Area Perubahan ZI WBK, Deklarasi Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM dengan menghadirkan instansi-instansi terkait, Langkah-Langkah Pembangunan ZI yang telah dilakukan dan Terobosan Inovasi menuju WBK.
Sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian WBK, Kakanwil berpesan agar hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan serta pelayanan publik yang mendapatkan nilai minus dari masyarakat agar segera diperbaiki.
"kita mengetahui bahwa ekspektasi masyarakat saat ini sangat tinggi terhadap semua kinerja di Kementerian Hukum dan HAM, baik yang ada di Kantor Wilayah tetapi juga di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi sehingga pelayanan publik harus menjadi hal yang utama untuk memperbaiki citra dari pelayanan yang buruk menjadi pelayanan yang lebih baik dengan peningkatan pengawasan, meminimalisir terjadinya diskriminasi, KKN dan penyalahgunaan wewenang", pesan Kakanwil.
Selepas pemaparan materi dari Kakanwil, kegiatan dilanjutkan dengan sesi wawancara oleh Vito Adriano Wismar selaku Ketua Tim TPI kepada Kanwil Kemenkumham Papua Barat terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mewujudkan Pembangunan ZI menuju WBK.
Dari pemaparan materi yang dibawakan oleh Kakanwil, ada dua area terkait data dukung yang telah diupload oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat kedalam sistem e-RB Kemenkumham yang mendapat respon dari TPI Itjen Kemenkumham karena dinilai belum maksimal yaitu Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM.
"kami sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kinerja atau capaian yang teman-teman di Kanwil Papua Barat telah lakukan yaitu di dokumen data dukung yang diupload di dokumen e-RB Kemenkumham. Hampir seluruhnya (data dukung) yang kami lihat itu sudah seratus persen semua. Mungkin ada dua area yaitu Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem SDM yang masih belum maksimal", terang Ketua TPI via Aplikasi Zoom kepada Tim Pokja WBK/WBBM yang hadir di Aula Kanwil Kemenkumham Pabar.
Berkaitan dengan temuan data dukung oleh TPI Itjen Kemenkumham, Kakanwil mengatakan permasalahan Penataan Sistem SDM karena Kanwil Kemenkumham Barat memiliki jumlah pegawai yang relatif sedikit dibandingkan kanwil-kanwil yang lain sehingga kesulitan mencari pegawai untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.
"SDM di Kanwil Kemenkumham Papua Barat ini, SDM-nya paling sedikit. Di Maluku orang di Kanwil itu lebih dari 100 orang, di Sulawesi Utara juga lebih dari 100 orang, di Palangka Raya lebih dari 100 orang dan hanya Papua Barat yang SDM-nya cuma 84 orang. Sementara kita mendapati adanya penempatan UPT baru, ada terbentuk Bapas baru di Kabupaten Fak-Fak. Kita sedang melakukan mapping sehingga penataan SDM di Kanwil dan UPT bisa berjalan dengan baik", Ucap Kakanwil.
"banyak pegawai kita juga mengalami kendala di Papua Barat khusus untuk menduduki jabatan eselonisasi tertentu, misalnya eselon lima, karena syarat kepangkatan itu ASN kita sedikit jadi proses kompetitif ini tidak bisa dilakukan dengan baik dan terpaksa kita harus menginisiasi dengan melakukan baperjakat, memanggil mereka (ASN) dan memberikan mereka pemahaman, penguatan kapasitas mereka karena kebutuhan organisasi mensyaratkan bahwa mereka harus bisa menduduki jabatan tertentu. ", lanjut Kakanwil.
Kakanwil juga berharap semoga ditahun ini Kanwil Kemenkumham Papua Barat bisa memperoleh WBK berkat kerja keras dan etos kerja yang tinggi meskipun memiliki SDM yang jumlahnya sedikit jika dibandingkan SDM di kanwil-kanwil yang lainnya.
Dari total 14 satker di Jajaran Kemenkumham Papua Barat, ada 8 satker termasuk Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang telah diusulkan menuju WBK ditahun 2020 berdasarkan Apel Deklarasi Janji Kinerja pada tanggal 06 Januari 2020 di Jakarta sebagai perwujudan bahwa di tahun 2020 harus ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diusulkan dan ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari masing-masing Kanwil yang ada.
Turut hadir di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat diantaranya para Pimti, pengawas dan administrator, JFT dan JFU yang tergabung di dalam Tim Pokja WBK/WBBM.
#KumhamPasti
#KanwilKemenkumhamPapuaBarat
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
