Manokwari (09/06) – Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor : SEK.2.KP.02.01 – 21 tanggal 3 Juni 2020 tentang Persiapan pelaksanaan seleksi Calon Taruna/Taruni POLTEKIP dan POLTEKIM Tahun Anggaran 2020 Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan rapat terkait persiapan tersebut bersama Pemprov Papua Barat yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat (Raymond Yap), dan Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Bagus Adi) beserta tim dari BKN Kanreg XIV Manokwari di Aula Kanwil Kemenkumham Pabar.
Anthonius Ayorbaba saat membuka rapat tersebut menyampaikan proses yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam upayanya bersama Pemerintah Daerah untuk mendapatkan alokasi bagi putra/putri Papua dan Papua Barat dalam proses penerimaan Calon Taruna/Taruni (Catar) sehingga bisa mendapatkan anak-anak Papua yang terbaik.
“Rapat sudah dilakukan dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda dimana ada keinginan Pemerintah Daerah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan di Daerah namun dpusat menetapkan rekrutmen Catar yang dapat dilakukan di daerah (Papua dan Papua Barat) hanya 2 tahapan awal yakni Seleksi Administrasi dan SKD.” ungkap Ayorbaba.
Diketahui, ada 3 tahapan seleksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem gugur yakni:
1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan);
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Lanjutan berupa seleksi kesehatan, kesamaptaan, psikotes (tulis dan wawancara), dan WPFK (wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan).
Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat (Raymond Yap) menyampaikan harapan Pemerintah Daerah agar proses pendaftaran dapat dilakukan secara offline mengingat kondisi Jaringan acapkali menjadi kendala di papua dan pabar.
“Apakah proses penerimaan bisa sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, supaya offline, seluruh tahapan dilaksanakan di Kodam sehingga pusat langsung menerima nama-nama yang lulus.” ujar Raymond dalam rapat yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Pabar (Selasa, 9 Juni 2020).
Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Papua Barat (Jonny Pesta Simamora) menyampaikan kuota formasi untuk POLTEKIP dan POLTEKIM masing-masing sebanyak 300 orang dengan pembagian 290 untuk umum (Lk: 219, Pr: 71); 5 Khusus Papua (Lk: 3, Pr: 2); dan 5 Khusus Papua Barat (Lk: 3, Pr: 2).
Disamping itu, juga dibuka kuota formasi POLTEKIP bagi pegawai Kemenkumham sebanyak 50 orang dengan rincian: 40 untuk umum (Lk: 32, Pr: 8); 5 Khusus Papua (Lk: 4, Pr: 1); dan 5 Khusus Papua Barat (Lk: 4, Pr: 1).
Terkait Kesiapan BKN dalam SKD yang dilaksanakan secara mandiri (di daerah), Bagus Adi menyampaikan bahwa sarpras yang tersedia di Kota Sorong sekitar 110 unit komputer. Mengingat jadwal SKD masih dalam situasi pandemi, maka tes perlu dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh gugus tugas pusat seperti tersedianya alat kesehatan. Hanya saja untuk bangunan untuk menampung peserta seleksi dengan jumlah yang banyak.
Terkait seleksi lanjutan, Bagus menyatakan bahwa dimungkinkan untuk dilaksanakan di Daerah mengingat kondisi pandemi masih terjadi dimana masuk-keluarnya orang dari satu daerah ke daerah lainnya cukup susah.
Merangkum seluruh isi rapat tersebut, Ayorbaba meminta kepada perwakilan pemda untuk dapat mengakomodir pertemuan dengan Gubernur, Wagub, Sekda, dan BKNS sehingga dapat merumuskan hasil yang dapat disampaikan ke Panselnas sebelum berakhirnya waktu pendaftaran online pada tanggal 23 Juni mendatang. Jika memungkinkan, dapat menghasilkan rumusan MoU antara Pemda dengan Menkumham.
“Berkaitan dengan MoU, akan dibuatkan konsep dan dikomunikasikan dengan Gub dan Menteri sehingga jika memungkinkan, kuota yang diberikan di tahun mendatang bisa lebih banyak lagi.” Harap Ayorbaba.
Humas Kanwil Kemenkumham Papua Barat PASTI BISA (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
