Manokwari- Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, (Anthonius M. Ayorbaba) selaku ketua Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat hari ini Senin, 15 Juni 2020 bertempat di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari menghadiri kegiatan pertemuan persiapan Adaptasi New Normal sebagai tindak lanjut dari Rapat Paripurna Evaluasi DIvisi pada tanggal 12 Juni 2020 yang lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Forkopimda Provinsi Papua Barat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Pelaku Dunia Usaha, Instansi Vertikal dan juga OPD dan juga masyarakat lainnya.
Kegiatan pertemuan hari ini dalam rangka membahas dan mengevaluasi tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Papua Barat untuk merespon pemberlakukan menuju New Normal. Dari pemaparan setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Forkopimda dan juga gambaran yang dijelaskan oleh Divisi Epidemiologi terhadap penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua Barat, saat ini posisi Papua Barat ada pada kondisi sedang
“Karena ada pada kondisi sedang maka penjelasan dari Epidemiologi bahwa kita sedang menanjaki sebuah gunung untuk menuju kearah masa transisi dan New Normal, untuk itu tadi juga telah disepakati kesepakatan bersama yang belum ditandatangani yang nantinya akan dibahas kembali pada rapat lengkap Gubernur dan semua anggota Divisi dan juga semua ketua-ketua divisi yang direncanakan besok nanti akan dibahas secara bersama-sama”, ucap KaKanwil.
Berdasarkan fakta dan data dengan memetakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat, bahwa belum banyak representasi masyarakata yang diambil dalam pendekatan Swab selain itu pengecekan pandemi ini baru beberapa kabupaten yang melakukan dalam bentuk Rapid Test. dalam penjelasan dari Epidemiologi, Rapid Test belum bisa menjamin 100% hasil tesnya akurat, namun dengan Test Swab ini dapat menunjukan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan Rapid Test.
Sementara itu fasilitas Swab untuk Manokwari baru datang alatnya, dan untuk pelatihan kepada operatornya juga baru dilakukan. Untuk Manokwari Raya, Bintuni, Raja Ampat dan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya percepatan.
Pada kesempatan tersebut, KaKanwil Kemenkumham Papua Barat berharap dengan tugas berat yang diberikan oleh Bapak Gubernur kepada KaKanwil selaku ketua Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum, “kita akan memperkuat dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, sehingga saya juga berharap kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat bisa mengembangkan kreatifitasnya untuk membangun kesedaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti protap Covid-19. Hal-hal seperti ini membutuhkan kerja keras kita untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, karena menyadarkan masyarakat khususnya OAP itu tidak hanya 1 atau 2 kali, tetapi harus berulang-ulang agar mereka dapat mengerti.
Selain itu kita perlu juga untuk melokalisir pada tempat-tempat fasilitas umum, dipasar, mall, pertokoan, kios, tempat-tempat parawisata tetapi juga nanti kedepanya akan dilakukan di rumah-rumah ibadah baik di mesjid, pura maupun di gereja-gereja yang ada di Papua Barat. Untuk itu semua elemen masyarakat perlu mendorong, dan juga stakeholder untuk memberikan sosilaisasi yang terbaik bagi masyarakat, sehingga jumlah penderita yang positif Pandemi Covid-19 di Papua Barat paling tidak untuk 1 bulan kedepan menuju masa New Normal dapat dikendalikan dan aktifitas dapat berjalan normal kembali. Ucap KaKanwil
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
