Manokwari, (Selasa, 15/09/2020) - Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba didampingi Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI, Jevius J. Siathen, Pembimbing Kemasyarakatan Madya Yosep Y. Weyasu, Kasubid Registrasi, Informasi dan Komunikasi, Juwaini serta staf Divisi Pemasyarakatan mengikuti audiensi secara virtual yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kegiatan audiensi sore itu diadakan dalam rangka membahas Proyek Perubahan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan (SesDitjen Pas) terkait dengan Produktifitas dan Mekanisme penerapan Lapas Industri di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh wilayah Indonesia.
Pertemuan secara virtual tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorak Jenderal Pemasyarakatan (SesDitjen Pas), Sujonggo, Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenkumham, Iwan, Kepala Biro BMN Setjen Kemenkumham, Wisnu dan Para Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil), Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan serta Seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia.
Dalam pemaparan materi audiensi yang paparkan oleh SesDitjen Pas, Sujonggo diawal audiensi itu, diketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pas terkait dengan keterampilan yang diserap dalam kegiatan produktif oleh Narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatn (WBP) di seluruh Lapas/Rutan di seluruh Indonesia dinilai belum optimal atau belum sesuai dengan harapan. Guna mengoptimalkannya hal tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, diadakanlah Proyek Perubahan Pemasyarakatan tersebut oleh SesDitjen Pas.
Adapun materi yang dipaparkan oleh SesDitjen meliputi: Latar belakang, Permasalahan, sudut pandang (Kondisi saat ini, Kondisi yang diinginkan), Keterkaitan dengan Renstra Kemenkumham 2020-2024 dan Renstra Ditjen Pemasyarakatn 2020-2024, Ruang lingkup serta Visi dan Misi Kemenkumham RI. Lewat grand design yang dijelas dalam pemaparannya, SesDitjen berharap adanya masukan serta dukungan sehingga hal tersebut dapat berjalan.
“Kami mohon masukan dan saran perbaikan sana sini untuk terlaksanannya proyek perubahan ini, saya berharap ini dapat terlaksana sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lebih baik”, Harapnya.
Selain dijelaskan secara umum oleh SesDitjen, Proyek perubahan tersebut di jelaskan juga lebih mendalam mengenai detail hal-hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan Lapas Industri itu sendiri termasuk didalamnya dijelaskan pula mengenai grand design nya oleh Kadek Anton yang turut hadir sebagai Narasumber dalam audiensi tersebut.
Usai penjelasan yang dilakukan oleh SesDitjen dan Narasumber, menanggapi harapan SesDitjen terkait saran dan masuk, beberaapa masukan dan saran langsung disampaikan oleh para Kakanwil, Pejabat lainya maupun Kalapas di jajaran kemenkumham yang hadir secara virtual.
Termasuk Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba yang dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa selain menjadi kebutuhan organisasi pada Direktorat Pemasyarakatan Proyek Perubahan tersebut juga menjadi peluang yang perlu dikelola dalam upaya untuk mengedepankan inovasi terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini.
Sebagai masukannya, KaKanwil berharap adanya suatu mekanisme pengembanggan informasi teknologi yang mengatur tentang pengelolaan industri kreatif maupun kegiatan produktifitas yang dikelola oleh WBP dilapas. Hal lainya, Kakanwil berharap adanya kesinambungan secara terus menerus dalam pengembangan industri kreatif WBP dilapas berdasarkan potensi daerah masing-masing sehingga adanya kolerasi peningkatan PNBP.
“Berkaitan dengan PNBP di lapas/rutan kalau bisa kita indentifikasi,mungkin selama ini proses pengerjaannya masih secara virtual/ manual sehingga proses ini harus diinisiasi oleh Direktorat melalui Proyek perubahan dengan membangun semacam desk di Direktorat untuk memantau UPT yang dalam pengembanggan produksi di UPT tersebut itu memberikan produktifitas sehingga akan ada pemilahan yang jelas “, Ungkap KaKanwil Anthonius M. Ayorbaba.
Masukan lainnya juga ia sampaikan terkait dengan pembagian wilayah pengembangan ekonomi produktif oleh WBP di lapas rutan berdasarkan sektor ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada di tiap daerahnya masing-masing.
“Misalnya kita di Papua/ Papua Barat, Maluku/ Maluku Utara berkaitan dalam pengembangan ekonomi produktif, apakah kita mau ditempatkan pada sektor perikanan atau kah pada sektor lainya, sehingga hal itu akan lebih mudah diurai oleh Direktorat Pemasyarakatan dalam pendekatan mengevaluasi tapi juga capaian-capaian yang bisa dicapai untuk meningkatkan PNBP dan juga dalam peningkatan produktifitas, kualitas yang bisa diukur efisiensi dan efektivitasnya, baik yang bisa masuk di pasar regional, nasional dan juga pasar Internasional,” Jelasnya KaKanwil Anthonius M. Ayorbaba saat mengakhiri saran dan masukan-masukannya terhadap Proyek Perubahan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
