Manokwari - Dalam rangka menjawab kebutuhan birokrasi digital yang menuntut kecepatan, ketepatan dan keakuratan informasi yang tinggi guna memudahkan pengambilan keputusan (decision making) bagi organisasi, Kementerian Hukum dan HAM pada siang tadi (Senin, 12/10/2020) melaksanakan Kegiatan Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ditayangkan secara live streaming dari Gedung Grha Pengayoman, Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI yang di hadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai,Serta Perwakilan Anggota Komisi III DPR RI, perwakilan Kemenkominfo,Perwakilan LAN, dan perwakilan Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jalannya kegiatan diawali dengan pengarahan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bambang R. Sariwanto.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam arahannya mengatakan bahwa dengan adanya momentum ini membuktikan Kemenkumham siap melayani dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"saya ingin konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara birokrasi prima", Ujar Menkumham.
Beliau juga menambahkan bahwa apa telah dilakukan oleh Kemenkumham ini merupakan suatu terobosan yang kreatif dan revolusioner.
"kebutuhan teknologi informasi terus berkembang. Maka sudah wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi", ungkapnya.
Diakhir pengarahannya, Menkumham berharap birokrasi berbasis digital ini dapat mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya efektivitas dan efisiensi di Lingkungan Kemenkumham itu sendiri.
"Revolusi digitalisasi saat ini sedang diuji, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pemanfaata TI dalam menunjang pelaksanaan tusi dan memberikan pelayanan kepada publik menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari", harap Menkumham.
Tidak lupa, Beliau juga mengingatkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Kemenkumham untuk mau belajar dan punya wawasan terhadap penggunaan teknologi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di lingkungan kerja.
"Saya ingin seluruh ASN Kemenkumham punya IT Minded, jangan sampai ASN Kemenkumham gaptek. Semua tidak ada alasan surat tidak sampai, semua dengan mudah kita lakukan", beber Menkumham.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat. Anthonius M. Ayorbaba diakhir kegiatan mengatakan siap bersinergi dengan OPD terkait demi memujudkan pelayanan birokrasi digital yang prima kepada masyarakat di Papua Barat.
"tentu ini bentuk sinergitas yang terbaik, dimana bapak/ibu bisa hadir dan menyaksikan apa yang telah launching oleh Bapak Menteri dan tentu kita siap bersinergi dengan semua pihak lewat pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat", jelas Kakanwil dihadapan para tamu undangan yang hadir.
Turut hadir mengikuti kegiatan yang dimaksud dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat diantaranya para Pimpinan Tinggi Pratama dan para Pejabat Administrator dan Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Manokwari, Perwakilan dari Kodam XVIII Kasuari, Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Kejati Papua Barat dan OPD terkait.
Kegiatan yang dihelat secara virtual ini disaksikan oleh seluruh Kantor Wilayah dan UPT yang ada di Indonesia.
#PengukuhanRevolusiDigitalLayananPublik
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
