Manokwari (19/01) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Slamet Prihantara) didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Masjuno), Kepala Divisi Keimigrasian (Pallawarukka), dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat (Dominggus Mandacan) pada Selasa, 19 Januari 2021. pada audiensi pagi Kakanwil beserta para Kadiv diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan itu selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Kakanwil Slamet Prihantara atau yang akrap di sapa Toro menyampaikan maksud tujuan Audiensi tersebut selain bersilaturahmi ia bersama Pimti juga menyampaikan berbagai hal tentang Tusi Kanwil kemenkumham Papua Barat yang berkaitan langsung dengan Masyarakat dan OPD terkait di Wilayah Provinsi Papua Barat.
Adapun beberapa hal yang dikemukakan Kakanwil dan dibahas bersama Gubernur pada kesempatan tersebut yakni terkait dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), Pelayanan di bidang Hukum HAM meliputi Kekayaan Intelektual, Indikasi geografis, Kota/ Kabupaten peduli HAM Hingga pelayanan di Satker Pemasyarakatan Jajaran Kemenkumham di Wilayah Papua Barat.
Selain itu Toro juga menginformasikan kepada Gubernur terkait pengangkatan CPNS Kemenkumham Formasi tahun 2019 dengan Komposisi jumlah cpns putra putri Papua/Papua Barat dan umum sebanyak 30:70%.
Lebih lanjut terkait tusi Pelayanan Hukum dan HAM, Slamet menyatakan kesiapan Kanwil Kemenkumham Papua Barat menyambut Tahun 2021 sebagai Tahun Kekayaan Intelektual dengan bersinergi dan berkolaborasi dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal dari Papua Barat juga dalam menjadikan daerah-daerah di Papua Barat menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Menyangkut Kab/Kota peduli HAM, Kantor Wilayah siap memfasilitasi untuk Kab/Kota peduli HAM. Diketahui, tahun lalu (2020) tidak ada satupun Kota/Kabupaten di wilayah Papua Barat yang mendapat predikat tersebut sehingga mengawali tahun 2021, Kanwil Kemenkumham Papua Barat bertekad untuk mewujudkan Kota/Kabupaten peduli HAM tentu dengan dukungan dari pemerintah provinsi Papua Barat sehingga Papua Barat bisa dikenal lebih lagi.
Dalam kesempatan itu Gubernur mengapresiasi berbagai hal yang telah dilakukan Kanwil beserta jajarannya dan juga upaya Kanwil di Tahun ini untuk mewujudkan Kota/Kabupaten peduli di Papua Barat, melalui audiensi ini diharapkan sinergitas antara Kemenkumham Pabar dan Pemprov Pabar dapat terus berlangsung.
Hal lainnya di sampaikan KaKanwil berkaitan dengan Hormonisasi Peraturan daerah (Perda), Kanwil akan siap membantu dalam perancangan perda.
“Apabila nanti ada berkaitan dengan peraturan-peraturan daerah kita akan siap membantu, dalam pengharmonisasian maupun perancangannya”. Ungkap Kakanwil Kemenkkumham Papua barat
Kunjungan yang berlangsung singkat tersebut diharapkan dapat membuka sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Papua Barat.
HUMAS KEMENKUMHAM PABAR "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
