Manokwari, (25/01/2021) - Dalam rangka akan dilakukanya Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2020 maka digelar kegiatan Soft Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara vitual melalui Video Teleconference zoom Meeting.
Dilakukan terpusat dijakarta, Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Jajaran Kemenkumham di Wilayah yakni Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang dihadiri oleh Pimti Pratama yakni Kakanwil, Slamet Prihantara, Kepala Divisi Imgirasi, Pallawarukka, Kepala Divsi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex C Pinem, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno serta para Pejabat struktural maupun pegawai pengelola keuangan dan BMN juga Ka.UPT wilayah Manokwari dari aula I Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya meminta kepada seluruh jajaran Kemenkumham agar dapat bekerja sama dalam proses pemeriksaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
“Kepada seluruh jajaran Kemenkumham, baik di tingkat pusat maupun tingkat Kantor Wilayah agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK RI, apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik segera lakukan komunikasi dengan Tim BPK RI,” Pesannya.
Dengan Didampinggi Plt. Sekjen, Novy Pelenkahu selaku koordinator tim pemeriksa juga sebagai Auditor Utama Keuangan Negara I menyampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan pihaknya sudah memiliki standar pemeriksaan yaitu peraturan BPK Nomor 1Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN).
Menurutnya pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dan/ atau pemangku kepentingan. Untuk itu, dia berharap stakeholder yang diperiksa nantinya bisa menjalin komunikasi dengan baik.
Dalam kesempatan itu Novy juga memberikan arahan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laporan keuangan ini.
“beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ini yaitu yang pertama, keterbukaan dan kelengkapan data dari jajaran satuan kerja. Kedua, peran aktif dari Satuan Pengawasan Internal dalam pendampingan terkait pemeriksaan. Ketiga, Tim BPK dan jajaran satuan kerja yang diperiksa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten,” jelasnya.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)