Manokwari - Bertempat di Aula I Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Slamet Prihantara bersama para Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti), Administrator dan Pengawas, pagi tadi (Senin, 08/02/2021) terlihat mengikuti Kegiatan Sosialiasasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balitbang Hukum dan HAM dan diikuti secara virtual dengan zoom oleh seluruh Kanwil, UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi ini bertujuan untuk mendukung agenda Reformasi Birokrasi pemerintah Indonesia dalam mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih baik, efektif, efisien dan berbasis kebutuhan yang bebas dari korupsi di Lingkungan Kemenkumham RI Tahun 2021.
Jalannya sosialisasi diawali dengan sambutan dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Kapusjianbang), Asep Syarifudin.
Mengawali sambutannya, Kapusjianbang mengatakan bahwa untuk mendapatkan skor survei IPK/IKM yang memuaskan, maka kualitas pelayanan publik yang terdapat di suatu satker/UPT harus diperhatikan dengan baik sehingga ada kepuasan dimata penerima manfaat.
"Survey IPK/IKM berbasis elektronik, yang mana merupakan produk dari Balitbang Hukum dan HAM dilaksanakan secara rutin. Skor yang diperoleh merupakan gambaran terhadap kualitas layanan publik dan anti korupsi yang terdapat pada satker yang merupakan objek dari pelaksanaan survei.", beber Kapusjianbang.
"Skor yang baik dapat menjadi dasar tim bahwa kebijakan dan pola kerja yang ada pada satker sudah memenuhi ekspektasi daripada pihak yang menerima manfaat.", lanjutnya.
Mengakhiri sambutannya, beliau meminta kontribusi dari semua pegawai di Lingkungan Kemenkumham, secara khusus Balitbang Hukum dan HAM sehingga sosialisasi survey IPK/IKM dapat berjalan dengan baik dan peroleh hasil yang akurat di tahun 2021.
"Oleh karena itu, saya serukan agar para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Balitbang Hukum dan HAM selayaknya paham akan rangkaian pelaksanaan survei ini. Terlebih lagi, kontribusi dari seluruh pegawai sangat-sangat diharapkan agar kegiatan survei dapat terlaksana sebagaimana mestinya serta hasil yang diperoleh akurat dan bermanfaat", pintanya.
Selepas sambutan Kapusjianbang, dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Balitbang Hukum dan HAM (Kepala Balitbang Kumham), Sri Puguh Budi Utami sekaligus membuka secara resmi kegiatan yang dimaksudkan.
Data terkait survei IPK/IKM di tahun 2019 dan 2020 yang mengalami fluktuaktif menjadi isi arahan yang disampaikan oleh Kepala Balitbang Kumham, misalnya di IPK Tahun 2019 sebesar 40 turun menjadi 37 di Tahun 2020 .
"Tiga poin itu sangat luar biasa, pentingnya bagi posisi Indonesia di peringkat dunia. Sampai dengan kemarin tahun 2019 kita mendapat angka 40 dan kita berada di urutan 85 dari 180 negara. Sekarang ditahun 2020 kemarin turun dari 85 urutannya menjadi 102", terang Kepala Balitbang Kumham.
Mengakhiri arahannya, beliau berharap para pegawai yang telah diberikan kepercayaan dalam mengawal survei IPK/IKM ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, meskipun ditengah-tengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan sosialisasi terkait survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat serta survei integritas ini, ibu/bapak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun ditengah-tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang kita semua tidak tahu sampai kapan ini berakhirnya", harap eks Dirjen Pemasyarakatan.
Tidak lupa, beliau juga berterima kasih kepada Balitbang Kumham yang telah melakukan perbaikan terhadap aplikasi 3A yang nantinya akan digunakan sebagai wadah untuk menginput survei IPK/IKM.
"Teman-teman di Balitbang Hukum dan HAM sudah melakukan perbaikan terkait dengan aplikasi 3a ini. Jadi untuk mengukur kepuasan masyarakat, persepsi anti korupsi terhadap satuan kerja yang secara online ini, mudah-mudahan nanti bisa dengan mudah dipahami oleh publik khususnya", pujinya.
Selanjutnya, kegiatan dimulai dengan pengenalan desain antarmuka (user interface) terhadap aplikasi 3A dan cara penggunaannya.
Pimti, Administrator serta Pengawas yang hadir mengikuti kegiatan bersama-sama dengan Kakanwil diantaranya Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Imigrasi (Kadivim) A. Pallawarukka, Kepala Bidang HAM (Kabid HAM), Aloysius Fernandez serta beberapa staf pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Sedangkan tamu undangan dari UPT yaitu Kepala Bapas Kelas I Manokwari, Zainuddin dan Kepala Rupbasan Kelas I Manokwari, Frits Suruan dan beberapa perwakilan dari UPT Pemasyarakatan yang ada di Manokwari.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
