Jakarta (24/03/2021) - Dalam rangka meningkatkan mutu dan perbaikan sistem terhadap pelayanan publik, pagi tadi (Rabu, 24/03) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Slamet Prihantara bersama rombongan menyambangi Kanwil Kemenkumham DKI.
Studi tiru terhadap sejumlah pelayanan publik pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi agenda yang diusung oleh rombongan dari ujung wilayah timur Indonesia ini.
Mengawali sambutannya, Slamet menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang dengan ramah telah menerima kunjungannya bersama rombongan dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk melakukan studi tiru mewujudkan Kawasan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
"Keluarga besar Pengayoman Kanwil DKI Jakarta, sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Saya permisi, punten untuk menginjakan kaki di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini dalam rangka studi tiru yang berkaitan tentang bagaimana membangun sebuah komitmen.", ucap Slamet.
"Tentunya program ini bukan saja program kementerian kita namun ini sudah program negara yaitu pembanguna zona integritas. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bahwa bagi kami keluarga besar pengayoman di Papua Barat di tahun 2021, yang dengan jelas sudah kita ikrarkan untuk bisa mensejajarkan diri dengan kanwil-kanwil lain dalam rangka bagaimana bisa meraih predikat WBK/WBBM", lanjutnya.
Menutup sambutannya, Slamet meminta rombongannya dari Papua Barat untuk memanfaatkan moment studi tiru ini dengan mempelajari secara baik-baik business process dari layanan publik dan manajemen administrasi yang ada pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk diaplikasikan di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
"Namun, saya katakan kita bukan plesir. Kita bukan buang-buang anggaran, namun bagaimana efektif dan efisien anggaran yang diberikan oleh negara itu kita maksimalkan kemanfaatannya", pinta Slamet.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk dapat memperoleh predikat WBK di tahun 2021, maka segala bentuk layanan pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat harus ramah terhadap masyarakat dan bebas dari praktik pungli dan korupsi.
Untuk data dukung WBK/WBBM, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu UANG (Undangan, Absensi, Notulen dan Gambar), tanpa hal ini sangat mustahil untuk meraih WBK/WBBM.
Sehabis sambutan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, rombongan dari Kanwil Kemenkumham Barat diajak oleh Kepala Divisi Administrasi melihat segala bentuk pelayanan publik yang ada di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sebelum melangkah kedalam rapat Tim Kerja WBK/WBBM yang dihelat di Aula.
Dipilihnya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dikarenakan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah menyabet predikat WBK di tahun 2020.
Adapun rombongan yang ikut bersama Kakanwil diantara Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Alex Pinem, Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim), A. Pallawarukka, beberapa pejabat Administrator dan pengawas serta staf.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
