Bali, 10/06/2021 – Bertempat di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Slamet Prihantara), bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Alex Pinem), Kepala Bidang Pelayanan Hukum ( Yulius Manurung) dan Ka Sub. Bid Administrasi Hukum Umum (Soleman Lilingan) mengikuti secara langsung kegiatan rapat koordinasi Penguatan pembinaan dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ( MPWN ) Periode Tahun 2021-2024 dan Pergantian Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ( PAW MKNW ) Periode Tahun 2019-2022.
Kegiatan diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pergantian Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pada Rakor tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dilantik sebagai anggota MPWN periode 2021-2024 dan PAW MKNW periode 2019-2022.
Pelantikan juga dilakukan terhadap anggota MPWN periode 2021-2024 wilayah Papua Barat yaitu ;
1. Slamet Prihantara, Bc.IP., S.H., M.Si (Unsur Pemerintah);
2. Alex Cosmas Pinem, S.H., M.H (Unsur Pemerintah);
3. Dr Robert K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M (Unsur Pemerintah);
4. Christina Ella Yonathan, S.H., M.Kn (Notaris);
5. Margareth Sri Febrini Beda, S.H., M.Kn (Notaris)
6. Rachel Indrasari Sidabutar, S.H., M.Kn (Notaris);
7. Ismail Ghonu SH MH (Unsur Akademisi)
8. Marius Supriyanto Sakmaf SH MH (Unsur Akademisi)
9. Alice Ance Bonggoibo SH MH (Unsur Akademisi)
Setelah dilakukan penandatanganan berita acara pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pergantian Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan sambutan dan amanat yang menyampaikan terkait kebijakan dan arahan Presiden yang menginginkan Indonesia untuk masuk dalam peringkat lower forties dalam ranking penilaian tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EODB) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. mengenai pemulihan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah membatasi ruang gerak maka perlu melaksanakan penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian , Struktur Organisasi , Tata Kerja, dan Anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Slamet Prihantara) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ( MPWN ) Periode 2021-2024 beliau berharap agar MPW Notaris Papua Barat dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengawas dan pembina bagi rekan-rekan Notaris di Papua Barat. Sehingga Notaris dapat menjaga kode etik Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris guna menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut, diataranya Ditjen AHU, MPPN, MKNW, PPATK, Polri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan lain-lain.
Dan selesai pelantikan bertempat di ruang yang sama, Para Anggota MPWN Papua Barat langsung mengadakan rapat untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua, berdasarkan Musyawarah untuk mufakat semua anggota secara aklamasi menunjuk Bpk Kakanwil sebagai Ketua MPWN Pabar dan Wakil Ketua dari Unsur Notaris Ibu Ella Yonathan, serta mengangkat Kabid Pelayanan Hukum Yulius Manurung sebagai Sekretaris.
