Manokwari, (08/07/2021)- Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait Permohonan Informasi dan Konsultasi untuk Penyusunan List of Issues Prior to Reporting Indonesia (LOIPR) Sebagai Laporan Periodik Kedua Pemri untuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat siap memberikan Informasi perkembangan isu terkait HAM di Wilayah Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Alex C. Pinem saat mengadiri rapat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian luar Negeri secara virtual melalui zoom meeting sore tadi bersama Kepala Bidang Pelayanan HAM, Aloysius Fernandez.
Sesuai dengan salasatu tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Papua Barat yaitu dalam penegakan HAM di wilayah, sejumlah laporan terkait isu HAM serta upaya dan penanganannya yang telah dilakukan oleh Kanwil Papua Barat terutama yang berkaitan langsung dengan LOIPR maupun Program Yankomas dan Pos Pengaduan HAM akan turut dinformasikan melalui laporan Kanwil kepada Ditjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.
Melingkup LOIPR tersebut, sejumlah informasi yang akan segera diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat kepada Kemenlu akan disertai juga dengan Data Dukung sesuai dengan permintaan informasi yang dimuat dalam LOIPR tersebut.
Adapun dalam pelakasanaan rapat yang digelar melalui zoom meeting tersebut juga dihadiri oleh Jajaran Kemenkumham di wilayah Papua yakni Kanwil Kemenkumham Papua, serta Sejumlah Instansi maupun Lembaga Pemerintah di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat yang berkaitan langsung dengan agenda rapat tersebut.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
