Manokwari (15/07/2021) - Setelah mengikuti pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Kantor Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2021 pada hari Rabu (14/07) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H).
Dihari kedua ini berdasarkan rundown acara digulir, Operator Korwil baik Saiba dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat secara virtual via zoom mendapatkan pendampingan terhadap data SAIBA dan SIMAK-BMN yang ada di aplikasi E-Rekon dan data dukung lainnya dari Pembina Laporan Keuangan dan Laporan BMN dari masing-masing Unit Eselon I.
"Dihari kedua ini, kami melakukan rekonsiliasi LK dari masing masing Koordinator Wilayah yang ada di Kantor Wilayah dengan Pembina dari masing-masing Eselon I. Jadi kami kan udah mengupload data Saiba di E-Rekon (baru secara aplikasi). Dari pembina itu langsung mengecek data kami baik dari segi E-Rekonnya maupun data dukung yang dibutuhkan", beber Andriani G. Balanehu selaku Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Adapun data dukung yang dimaksudkan Kasubbag yang dilakukan pengecekan oleh Pembina dari para Unit Eselon I yaitu berupa ADK BMN, ADK Saiba,Bar Analisis, Rekap Akun CALK, CALK, Rekap Akun Covid, Telaah , LPJ Bendahara, pendapatan maupun Laporan Keuangan dari E-Rekon.
Dirinya berharap dengan adanya Rekon Nasional kali ini, Kanwil Kemenkumham Papua Barat kiranya dapat memberikan sumbangsih positif bagi penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham RI.
"Mudah-mudahan di Rekon Nasional Semester I Tahun Anggaran 2021 ini, Kanwil Kemenkumham Papua Barat bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif dalam penyusunan LK Semester I untuk Rekonsiliasi Nasional di Tingkat Eselon I nanti ", harapnya.
Dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi ini untuk menyamakan data SAIBA dan data persediaan SIMAK-BMN, menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan menjaga penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham RI.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
