Manokwari – Bertempat di Aula Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat telah melangsungkan Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP), Kamis (19/08). Diikuti oleh seluruh operator LKIP dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi serta setiap Divisi di Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang tidak hanya secara langsung tetapi juga secara virtual melalui zoom cloud meeting.
Kepala Divisi Administrasi Kadivim), Piet Bukorsyom saat menyampaikan laporannya menyebutkan bahwa LKIP merupakan wujud pertanggung jawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik atas peksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan visi misi Presiden. Hal ini diturunkan dalam rencana kerja jangka menengah nasional yang dijabarkan dalam rencana kerja starategis Kementerian Hukum dan HAM, dan perjanjian kinerja dari Menteri hingga unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.
“tersusunnya LKIP merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas targek kinerja dan penggunaan anggaran” ujar Piet Bukorsyom.
“LAKIP adalah jawaban dari perjanjian kinerja yang dimana memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan sasaran setiap tahunnya. Maka makna akuntabilitas sendiri harus dipahami dengan baik agar kita dapat paham dalam menyusun LKIP” sambungnya
Dikatakan pula oleh Kadivim kemampuan dalam menyusun LKIP agar bermuara pada kemampuan dalam merencanakan target kinerja dengan baik, menselarasan antara apa yang dianggarkan dan direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan.
Dengan terlaksananya sosialisasi LKIP di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kadivim mengharapkan semua peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut dapat mencermati dan memahami setiap butir penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yang dihadirkan. Besar harapan Kadivim setelah diadakannya sosialisasi ini dapat memacu tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja dan anggaran serta merubah pola pikir lama yang menghambat pencapaian kinerja dan terus melakukan inovasi menuju arah perubahan yang lebih baik di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam sosialisasi LKIP yaitu dari PAP (Pemantauan, Analisis dan Pelaporan) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, diantaranya Widi Sutresna, Bernita dan Fajriansyah.
