Sorong – Sebagai salah satu program prioritas Kementerian Hukum dan HAM, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah sebagai penyelenggara di daerah perlu disukseskan pelaksanaannya. Untuk memastikan Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Kabupaten Sorong berjalan seuai dengan tugas dan fungsinya, Kanwil Kemenkumham Papua Barat melalui Bidang Hukum melalukan monitoring dan evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong dan OBH terkait, Rabu (22/09).
Di kabupaten Sorong sendiri ada 3 (tiga) OBH yang telah terakreditasi dan aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakatan yang membutuhkan, diantaranya Pos Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sorong dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kamasan Sorong. Sampai sejauh ini ada sebanyak 37 klien yang telah menerima pemdampingan dari ketiga OBH tersebut.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini didasarkan pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat / orang miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum di Papua Barat terlaksana dan tepat sasaran.
Dalam melakukan evaluasi Bidang Hukum terlebih dahulu berkunjung ke Lapas Kelas IIB Sorong dengan melakukan koordinasi dengan pihak Lapas untuk mendapatkan informasi perihal pendampingan hukum yang diterima oleh klien yang ada di Lapas selama menghadapi proses hukum. Pada kesempatan ini juga Bidang Hukum melalukan penelurusan informasi lebih mendalam dengan memberikan kuisioner dan wawancara kepada 11 (sebelas) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah menerima bantuan hukum yang didampingi oleh pengacara / advokat dari OBH yang ada di kabupaten Sorong.
Seusai melakukan evaluasi di Lapas Kelas IIB Sorong, Bidang Hukum melakukan monitoring dengan mengunjungi ketiga OBH terakreditas di Kabupaten Sorong untuk memastikan keselarasan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Hukum yang telah diunggah pada Aplikasi Sidbankum.
Selain melakukan Monitoring dan Evaluasi, Bidang hukum juga melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas pengajuan oleh OBH yang ada untuk mendapatkan masa perpanjangan sebagai mitra Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin.
