Manokwari – menjadi salah satu dari 477 Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang di usulkan untuk mengikuti Penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) guna menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menjadi kebanggan sendiri bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. sebagaimana diungkapkan oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara saat mengikuti Seminar Lokakarya Pembangunan Zona Integritas dan Persiapan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional, Senin (4/10).
Lokakarya yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021 tersebut selain diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, juga diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama di Kanwil Kemenkumham Papua Barat, diantaranya Kepala Divisi Adminsitrasi (Piet Bukrosyom), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Masjuno), dan Kepala Divisi Keimigrasian ( A. Pallawarukka) dari ruang conference Hotel Niu Aston Manokwari. Serta diikuti pula oleh Tim Kerja Pembangunan ZI melalui live streaming Youtube dari ruang kerja masing-masing.
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di Graha Pengayoman, diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan RB, Iwan Kurniawan. Acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej.
Dalam sambutannya Edward O. S. Hiariej menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan sebuah keniscayaan dan hal yang sangat penting dilakukan. setidaknya ada 3 kunci untuk mencapai keberhasilan dalam membangun Zona Integritas, yaitu Integritas, Akuntabilitas dan Transparansi. Menginggat Kemenkumham adalah salah satu Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik.
Sementara itu Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto dalam menyampaikan arahannya menyebutkan bahwa dari 899 satuan kerja yang ada di Kemenkumham, yang mengikuti penilaian tersebut adalah 742 satuan kerja. Dan yang lulus TPI adalah 477 satuan kerja. Kepada 477 satuan kerja yang pada Seminar Lokakarya hadir secara virtual diberi dorongan untuk memantapkan diri menjelang penilaian yang akan dilakukan oleh TPN. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam menghadapi TPN, mulai dari strategi apa yang harus dilakukan oleh satker sampai dengan hal-hal apa saja yang menggagalkan predikat WBK/WBBM.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal, Razilu memberikan penguatan kepada semua satker yang hadir untuk terus berpikir optimis dan menjauhi segala bentuk tindakan penyelewengan.
Kemudian Lokakarya Pembangunan ZI dilanjutkan dengan paparan oleh beberapa narasumber yang dibagi ke dalam dua sesi acara. Pada sesi I, diisi dengan penyampaian materi oleh perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Ombudsman RI, dan KemenPAN-RB. Lalu pada sesi II, dilanjutkan dengan pemaparan dari KemenPAN-RB serta pemaparan oleh Tim Teknis (Evaluator).
Saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertayaan dan pendapat, Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara menyampaikan rasa optimisme yang besar dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam upaya membangun ZI dengan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Walau masih banyak kendala yang harus di hadapi seperti letak geografis dan masih kurang meratanya teknologi di Papua Barat, namun itu bukan penghalang bagi Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk melakukan yang terbaik guna meraih predikat WBK di tahun ini.
