Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara beserta Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah mengikuti secara virtual penguatan dan arahan dari Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto, dan Inspektur Jenderal, Razilu yang membahas isu-isu teraktual di Lingkungan Kemenkumham RI, Rabu (13/10).
Pada kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto menyampaikan syukur serta apresiasi yang tinggi atas capaian kinerja dan prestasi kerja pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selama ini. Andap Budhi Revianto juga mengharapkan pertemuan tersebut merupakan jalan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman sehingga apa yang menjadi isi dari arahannya dapat diimplementasikan sampai pada satuan kerja di daerah.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengingatkan bahwa seluruh jajaran harus mampu mempertanggungjawabkan amanah tugas dan kepercayaan yang telah diberikan. Menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Kemenkumham, seluruh jajaran harus berkomitmen dalam menjaga integritas dan tanggung jawab moral. Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan mampu menjawab tuntutan dan harapan publik sehingga mampu meningkatkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dalam menghadapi berkembangan teknologi yang begitu pesat, Sekjen meminta adanya perubahan besar dan mendasar dari Jajaran Kemenkumham untuk untuk melek teknologi. Selain itu juga harus memiliki pola pikir yang berbeda (out of the box).
“Bentuklah diri menjadi SDM yang unggul, tangguh, kompeten, dan Adaptif sehingga mampu membuat berbagai terobosan baru yang kreatif. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan teknologi dan jangan cepat merasa puas”, tutur Andap Budhi Revianto.
Sedangkan Dalam pencapaian kinerja, seluruh satuan kerja diharapkan melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Orta Kemenkumham. Tugas mandatori yang perlu dilakukan adalah melaksanakan Reformasi Birokrasi terutama komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta melakukan maping Maturitas SPIP dan Manajemen Resiko.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para pimpti agar berkomitnen dan memiliki tanggung jawab moral, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjaga citra dan nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Inspektur Jenderal, Razilu pada kesempatan yang sama memberikan penguatan tentang terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta opini media terhadap Kemenkumham. Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2015-2020 ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola Kemenkumham. Hal tersebut dibarengi juga dengan meningkatnya nilai SAKIP Kemenkumham sejak 2018-2020, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam pengelolaan manajemen kinerja Kemenkumham mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja.
Namun Inspektur Jenderal tidak lupa mengingatkan peran Kantor Wilayah dan Satuan kerja Kemenkumham sebagai fungsi pengawasan, menurutnya perlu ditingkatkan untuk menekan seminimal mungkin penyimpangan yang dilakukan oleh jajarannya. “Optimalisasi dan evaluasi efektifitas kinerja satuan pengawasan internal di tiap-tiap satuan kerja.
Dalam menanggapi pemberitaan negatif dan positif, jajaran Kemenkumham harus bijak menyikapinya dan menjadikan itu semus sebagai pelecut untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. . “Pemberitaan viral yang negatif harus selalu diawasi, baik untuk dilakukan klarifikasi atas kebenaran, atapun untuk menangkal dan/atau membendung pemberitaan tersebut” ujar Razilu.
Sesuai mengikuti arahan dari Sekjen dan Irjen secara virtual, para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Papua Barat melakukan koordinasi dan rapat tertutup guna menindaklanjuti arahan dan penguatan yang telah diberikan. Pimpinan Tinggi Pratama juga berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik guna menjaga martabat dan citra fositif kanwil kemenkumham Papua Barat dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.
