Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengikuti Seminar Nasional Hasil Kajian Hukum dan HAM di Wilayah Secara Virtual, Rabu (27/10). Diselegarakan oleh Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, seminar nasional ini mengangkat tema “Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Penanaman Modal Asing dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi DIY”.
Seminar Nasional ini dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal kemenkumham RI, Razilu. Sementaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami hadir memberikan sambutan pengantar sebelum masuk ke acara seminar dan diskusi.
Saat memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi senimar, Inspektur Jenderal, Razilu mengungkapkan bahwa ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini diperlukan mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadapinya.
Dilanjutkan oleh Razilu, Kebijakan yang strategis telah diambil dalam bidang keimigrasian untuk menunjang tetap tumbuhnya perekonomian nasional. Salah satunya dengan memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian dalam hal pembuatan visa dan izin tinggal khusus bagi pemodal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. kebijakan ini dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi nasional dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia seluas-luasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sri Puguh Budi Utami bahwa perlu adanya kolaborasi yang baik antar lintas sektoral dalam kebijakan agar rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dan bersifat solutif dan implementatif.
Namun dalam kesempatan ini juga Sri Puguh Budi Utami menggarisbawahi dengan mendatangkan pemodal asing ke Indonesia jangan sampai mengganggu kedaulatan RI, kedaulatan negara harus tetap ditegakan.
Maka beliau berharap kegiatan seminar nasional ini dapat memberikan penguatan tugas dan fungsi dalam bidang keimigrasian dalam mendorong lahirnya stimulus yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Bertempat di ruang Aula II Kantor wilayah, Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Slamet Prihantara dan Para Pimpinan Tinggi Pratama serta sejumlah pejabat struktural mengikuti kegiatan ini tepat setelah mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III (B09).
