Manokwari, 02/11/2021- Sesuai dengan telah ditetapkannya Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat terus mendorong wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat masuk Kriteria maupun peroleh predikat Kabupaten/Kota perduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Guna mengupayakan hal tersebut, Bidang Pemajuan HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Div Yankum) Kanwil Kemenkumham Papua Barat pagi tadi menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun Anggaran 2021.
Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat tersebut dihadiri oleh sejumlah Instansi terkait dilingkungan Pemkab maupun Pemprov Papua Barat Manokwari diantaranya dari Sekda Kabupaten Manokwari, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pendidikan Kabupaten juga Provinsi.
Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Slamet Prihantara menuturkan bahwa terwujudnya Kabupaten/Kota peduli HAM tentu mempunyai kriteria penilaian P-5 HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan HAM) Sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 I, UU No.39/1999 pasal 71 dan pasal 72.
Kakanwil berharap adanya sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical didaerah dalam rangka pelaksanaan P5 HAM juga terciptanya Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah Papua barat.
“Meskipun masih dalam kondisi pandemi covid-19 kita tetap terus berkinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya kita sebagai ASN sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir ditengah-tengah Masyarakat, agar Masyarakat merasa keberdaan ASN baik Pemerintah Pusat maupun Pemda”. Tutur Kakanwil.
Guna membahas bersama lebih lanjut terkait dengan P-5 HAM juga terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah Papua barat, dalam pelaksanaan kegiatan rapat tersebut juga dilakukan dengan Pemaparan materi tentang Penilaian Kriteria Daerah Peduli HAM yang dipaparkan oleh Tenaga Ahli/ Staf Khusus Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, (Hendrikus Renjaan).
Adapun materi yang dipaparkan melingkupi seluruh aspek dalam Penilaian Kriteria Daerah Peduli HAM yang kemudian dibahas secara bersama oleh seluruh peserta rapat (Instansi terkait) guna memberikan saran/masukan guna terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah Papua barat.
Turut Hadir dalam pelaksanaan kegiatan Rapat tersebut yakni Kepala Divisi Pemasyarakat, (Masjuno), Kepala Divisi Keimigrasian, (Pallawarukka), Kepala Bidang HAM (Aloysius Fernandez), Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Ieriman Manda).
HUMAS KEMENKUMHAM PABAR "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)