Manokwari – Bertempat di ruang pertemuan Hotel Niu Aston Manokwari, telah dilangsungkan rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Papua Barat yang diselengarakan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Selasa (02/11). Rapat ini diikuti oleh Asisten Kodam Kasuari, Urip. P, Dit Intelkam Polda Papua Barat, Imran, BIN Daerah Papua Barat, Hendra, Pejabat Struktural, JFT, JFU pada Divisi Kemigrasian dan Kantor Imigrasi Manokwari.
Kegiatan rapat yang dibalut dengan bincang santai itu dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno. Saat membuka rapat, Masjuno menyampaikan bahwa Timpora memiliki peran penting dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Rapat evaluasi perlu dilakukan dalam menyikapi perkembangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19. Kemudian pembahasan isu-isu aktual berkaitan dengan mobilitas orang asing di Indonesia menjadi topik penting bagi Timpora dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kepala Divisi Keimigrasian, A. Pallawaruka dihadapan para peserta yang hadir menyampaikan bahwa dilaksanakan rapat evaluasi tersebut guna memperkuat sinergi antara anggota Timpora di Papua Barat.
Dilaporkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian bahwa Timpora Papua Barat sudah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan langsung keberadaan orang asing di Papua Barat baik dengan Operasi Mandiri dan Operasi Gabungan terutama di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA seperti di Kab.Manokwari, Kab.Manokwari Selatan, Kab.Teluk Wondama, Kab. Kaimana, Kota Sorong dan Kab.Teluk Bintuni. Untuk saat ini Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi di Papua Barat tengah massif mensosialsiasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada pemilik Tempat Penginapan/Hotel dan mess Perusahaan. Adanya aplikasi ini tentu akan mempermudah dalam pengawasan orang asing di wilayah Indonesia khususnya Papua Barat.
Dalam rapat ini dibahas pula isu-isu aktual diantaranya pemerintah Arab Saudi yang membuka kembali kesempatan bagi jamaah dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah Umroh. Menyikapi hal ini, Divisi Keimigrasian akan bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan oleh Kantor Imigrasi. Lebih jauh dalam rapat ini dibahas pula tentang pintu masuk bagi Warga Negara Asing ke Indonesia, dimana pemerintah saat ini telah memperketat kedatangannya. Kedatangan Internasional hanya diperbolehkan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, dan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado bagi Tenaga Kerja Asing yang akan Bekerja, maka Imigrasi sebagai penjaga pintu keluar masuknya orang asing tentu telah melakukan berbagai upaya untuk memperketat pengecekan agar orang asing yang masuk tersebut tidak menimbulkan masalah kedepannya terutama mereka yang berpotensi membawa varian baru virus Covid-19.
Mengakhiri rapat evaluasi tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian berharap Timpora tidak hanya dibentuk tetapi dapat memaksimalkan peran dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia terkhusus di Papua barat.
