Manokwari – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat hari ini (16/11) mengikuti pembukaan Kegiatan Pembukaan dan Penguatan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 secara virtual yang di dipusatkan dari 3 (tiga) tempat berbeda yaitu: Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Kepulauan Riau, dan Kanwil Sulawesi Utara.
Bertempat di Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Keimigrasian, Pallawarukka, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Syaaltiel Biantong, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Andriani Gani Balanehu beserta JFU pengelola pengadaan barang dan jasa Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Pada kesempatan yang sama pula, kegiatan juga di ikuti secara terpisah dari ruang kerja masing-masing oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara dan Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro BMN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI), Iwan Santoso. Dalam arahannya ka biro menyampaikan bahwa pengadaan yang baik adalah pengadaan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Kemenkumham RI.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dan penguatan dari Inspektur Jenderal (Irjen), Razilu. Dalam arahannya, Irjen menyampaikan beberapa hal, yakni : Harus memperhatikan keterlibatan dari semua pihak sehingga hasil yang didapat sesuai harapan, Clearing House PBJP berfungsi untuk mempercepat penanganan permasalahan PBJP dan dapat menjaga kepercayaan public, Diperlukan peran APIP untuk mitigasi risiko dengan mendorong percepatan proses PBJ, dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa harus merdeka dari hawa nafsu, harta dan kekuasaan, mewah dan glamor, penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. (Dok/Foto : Humas)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah).
