Manokwari (08/03/2021) - Bertempat di Aula II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat telah dilangsungkan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Keamanan, pada hari Senin (08/04). Bertajuk "Akselerasi Digitalisasi Pemasyarakatan Pasti Maju", sosialisasi ini dihadiri oleh 13 Peserta yang merupakan operator dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Papua Barat.
Selama kegiatan sosialisasi para peserta diberikan materi tentang pengoperasian dan pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terutama Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Pengamanan, Sosialisasi Pedoman Pendataan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Serta Sosalisasi Kebijakan Direktorat Keamanan dan Ketertiban Dalam Melaksanakan Deteksi Dini.
Hadir sebagai narasumber pertama yaitu Pengelola Bahan Laporan dan Hasil Evaluasi Pada Sub Direktorat Kepatuhan Internal Dan Evaluasi Direktorat Pemasyarakatan, Muhammad Harun Al Rasyid. Pada kesempatan tersebut Harun memaparkan materi tentang bagaimana mengoperasikan pengelolaan data pada SDP yang sertai praktik mengoperasikannya. Hadirnya SDP jangan dianggap sebagai kerja tambahan bagi para operator, namun hadirnya SDP dapat menjadi bagian penting dari teknis kerja pemasyarakatan dewasa ini yang telah mengarah sistem digitalisasi. Sebaliknya SDP dapat mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang ada terutama dalam penggelolaan data pemasyarakatan.
Harun dikesempatan yang sama juga menyadari bahwa menjadi bagian dari pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah karena selain menjadi pembina bagi warga binaan, juga berkaitan dengan berbagai macam data. Mulai dari data WBP, sarana prasarana dan lain sebagainya. Terlebih diera informasi saat ini, data menjadi sangat penting untuk menunjukkan performativitas lapas/rutan kepada publik.
Harun menambahkan dengan kelengkapan data yang ada akan diketahui apa yang menjadi kekurangan dari lapas/rutan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pembaharuan seperti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjaga kestabilan lapas/rutan.
Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Kasi Intel Wilayah III Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Arief Budi Prasetya yang menyampaikan meteri tentang deteksi dini di rutan/lapas.
Dalam penyampaiannya, Arief menekankan pentingnya deteksi dini baik itu di lapas/rutan terutama dalam menemukan potensi-potensi yang akan menimbulkan permasalahan ketertiban dan keamanan. Deteksi dini perlu dilakukan untuk memetakan potensi-potensi yang akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Kemudian potensi yang ada patut pula didokumentasikan sebagai data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan improvisasi.
Selain deteksi dini, langkah selnjutnya perlu pula dilakukan rencana aksi terhadap potensi permasalahan yang ditemukan agar tidak menjadi menjadi "bom waktu" Yang sewaktu-waktu akan menjadi permasalahan ketertiban dan keamanan baik di lapas maupun rutan.
Selain itu arief juga menyampaikan perlunya menjaga citra positif rutan/lapas tempat melaksanakan tugas. Permasalahan yang terjadi tentu akan menjadi sorotan banyak pihak terutama media massa. Untuk menjaga citra positif pemasyarakatan, selain melakukan deteksi dini perlu pula kemampuan menciptakan narasi yang baik tentang pemasyarakatan serta melakuka counter narasi terhadap isu-isu negatif tentang pemasyarakatan yang berkembang diruang publik.
Sosialisasi pada siang itu berjalan lancar dan berlangsung dua arah. Para peserta antusias mengikuti sosialisasi dan sharing pendapat dengan setiap narasumber, sehingga permasalahan yg sedang dihadapi dapat ditemukan solusinya.
Sebagai informasi, sosialisasi yang dilangsungkan ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2021 di Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang dilaksanakan hingga Selasa esok (09/03).
