Manokwari (09/08/2021)- Hari kedua Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan tahun 2021 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat diisi dengan pemaparan materi dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan pemasyarakatan.
Kegiatan ini masih digelar di Ballrom Sogun II Hotel Niu Aston Manokwari, Selasa (09/03). Hadir pada rapat Rakernis diantara Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti), Pengawas dan Administrator, Kepala UPT Pemasyarakatan serta pejabat Eselon V yang berada di jajaran pemasyarakatan Papua Barat.
Menginggat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, rapat dilangsungkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan langsung dibuka dengan pemamaparan materi dari dari narasumber pertama yaitu Kelapa Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom.
Diberikan kesempatan pertama, Piet Buorsyom membawakan materi tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Namun sebelum masuk kepada pemaparan materi beliau menyempatkan diri menceritakan sedikit perjalanan karir dan pengalamannya sebagai insan pengayoman.
Memasuki pemamaparan materi, Piet Bukosryom langsung menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan sebuah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pada kesempatan ini beliau menyoroti penyerapan anggaran yang masih belum optimal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Triwulan pertama. Secercah harapan disematkan pada rakernis kali ini bahwa kedepannya pernyerapan anggarapan bisa lebih optimal bahkan bisa mencapai seratus persen yang tentunya berbanding lurus dengan capaian-capaian program kerja.
Dijelaskan pula bahwa ada 13 (tiga belas ) indikator IKPA yang harus diperhatikan diantaranya Penyerapan anggaran; data kontrak; penyelesaian tagihan; capaian output; pengelolaan UP dan TUP; revisi DIPA; Ebiasi halaman III Dipa; LPJ Bendahara; Renkas; Kesalahan SPM; retur SP2D; pagu minus; dan dipensasi APM. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir temuan anggaran ketika diaudit baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tim audit eksternal dan Inspektorat Jenderal sebagai tim audit internal.
Sementara itu hadir sebagai narasumber kedua Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno yang pada kesempatan tersebut ‘mengaminkan’ apa yang telah disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi yang menyebutkan bahwa masih perlu optimalisasi dari setiap UPT dalam penyeran anggaran. Selain itu ditekankan pula tanggung jawab terhadap kuasa pengguna Barang Milik Negara (BMN) yang didelegasikan langsung oleh pemerintah (menteri) maka diperlukan kehati-hatian agar tidak menjadi permasalahan kedepannya.
Perlu adanya perbaikan yang tentunya menuntut kompetensi manajerial dari para kepala UPT. Menurut Masjuno, para kepala UPT harus memiliki manajerial yang baik dalam sistem pemasyarakatan dimana mereka didapuk sebagai pemegang kendali di unit mereka masing-masing. Disamping pemahaman teknis, kemampuan manajerial juga perlu dibangun dengan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dianggap kecil dan sederhana terutama data-data diera teknologi informasi saat ini.
Dihadapan para Kelapa UPT dan peserta (operator), masjuno menuntut agar meningkatkan dalam bidang teknologi dan informasi terutama dengan berbagai macam aplikasi yang dihadirkan dalam bidang pemasyarakatan saat ini. Sebagai insan Kemenkumham yang memiliki tagline “Corporate Unversity”, beliau mengharapkan semua semua peserta yang hadir meningkatkan kompetensi secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan.
Kemudian Masjuno juga menyampaikan bahwa diera teknologi informasi saat ini setiap UPT harus mampu mengelola media untuk memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya pengelolaan media sosial yang dimiliki. Media sosial sebagai ‘penyambung lidah’ kepada masyarakat perlu dibangun dengan baik secara bersama-sama. Memenangkan opini publik didunia maya perlu dilakukan untuk menjaga citra organisasi, hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak narasi-narasi positif di ruang publik dunia maya.
