Manokwari, 22/03/2022 - Bertempat di Aula II Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat dilaksanakan Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang diselengarakan di Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Kegiatan di awali dengan pemaparan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara dalam hal ini Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag PH), Syaaltiel Biantong. Dalam laporannya, Kabag PH menyampaikan tujuan di adakan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi secara bersama dalam rangka memacu pelaksanaan program Kerja Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021.
Usai menyampaikan laporan kegiatan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat yang di wakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Piet Bukorsyom yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Kadivmin menjelaskan pelaksanaan rakor hanyalah sarana untuk mencapai tujuan untuk perbaikan kualitas layanan dan kinerja ASN Kemenkumham, yang ASN harus Responsif dan Aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi secara konsisten, terarah dan terukur secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif ). Selain itu, Kadivmin juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, Kanwil berkewajiban untuk mengarahkan tentang petunjuk teknis penerapan dan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Stategis Kemenkumham RI.
Adapun Narasumber yang dihadirkan dalam pembukaan kegiatan tersebut yang pertama ialah Kepala Sub Koordinator Pemantauan Analisis dan Pelaporan Wilayah III dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Republik Indonesia, Bernita. Dalam paparannya, Bernita menyampaikan materi terkait Kinerja Anggaran, Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2022, E-Monev Bappenas, Target Kinerja, E-Performance serta Timeline Input Data / Pelaporan Satuan Kerja Di Lingkungan Kemenkumham.
Bernita juga menyampaikan perubahan penilaian IKPA tahun 2022 yang awalnya 4 aspek kini berubah menjadi 3 aspek, diantaranya : Kualitas Perencanaan Anggaran bobotnya 20%, Kualitas Pelaksanaan Anggaran bobotnya 55%, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 25%. Pada kesempatan yang sama, terkait penyerapan anggaran. Selain itu, Bernita juga memesan agar Kanwil dapat melakukan perbaikan terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan target-target yang telah di tentukan agar penyerapannya menjadi lebih baik lagi.
Narasumber kedua merupakan pewakilan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Manokwari, Fais. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan Modul-modul pada Aplikasi Sakti serta menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan Aplikasi SAKTI seperti : 254 SPM tertolak dikarenakan kesalahan Suplier. Fais juga menambahkan alasan SPM setiap satker tertolak di karenakan : Interkoneksi Aplikasi SAKTI dengan Aplikasi GPP terpusat (KPPN) dan Import Suplier Interkoneksi Langsung SPAN.
Narasumber Ketiga merupakan perwakilan dari Bagian PP Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Republik Indonesia, Dewi. Dalam paparannya, beliau menyampaikan Refleksi Penganggaran Tahun 2021 dan Tantangan Tahun 2022.
Dan Narasumber terakhir merupakan perwakilan dari DJPB, Imam Hidayat, terkait Revisi Anggaran, Strategi Pelaksanaan Anggaran dan Formulasi IKPA Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan di hadiri langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Viktor Manurung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, Pejabat Struktural/Pengawas dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada wilayah Manokwari serta dihadiri secara virtual oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat di luar wilayah Manokwari. (Dok/Foto: Humas Kanwil Kemenkumham Papua Barat). (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BAAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
