Manokwari - Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola kerja sama dalam menyusun dan merancang naskah kerja sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Biro Humas, Hukum dan Kerjasama (Biro Hukerma) menggelar Workshop Penguatan Kerjasama dengan tema "Penguatan Teknis Penyusunan dan Perancangan Naskah Kerja Sama" secara hybrid, Senin (30/05).
Workshop ini diikuti oleh para Pengelola Kerja Sama pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah (Kanwil) di Lingkungan Kemenkumham RI secara langsung maupun daring melalui zoom meeting.
Plt. Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Yeti Maisaroh beserta seorang stafnya mengikuti kegiatan yang digelar di Ruang Rapat 551 Lt. 5 Gedung Sekretariat Jenderal, Jakarta tersebut melalui zoom meeting.
Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, mengungkapkan bahwa masih banyak terdapat permasalahan kerja sama yang belum dikelola dengan baik dan optimal oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kemenkumham.
"Sebagai instansi pembina pengelolaan kerja sama, Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja Sama mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi karena kurangnya informasi/data dan kurangnya respon dari seluruh satuan kerja.", ungkap Kabiro Hukerma.
Sementara itu, Tri Wahyuningsih selaku Pranata Humas Madya yang mewakili Sesditjen PP, Ceno Hersusetiokartiko sebagai narasumber, membeberkan bahwa ada lima komponen dasar yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kerja sama.
Adapun kelima komponen yang dimaksudkan oleh Tri Wahyuningsih, diantaranya lakukan perencanaan sebaik-baiknya, pertimbangkan urgensi kerja sama, kesesuaian kerja sama dengan tusi, peraturan teknis yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan tata naskah dinas masing-masing instansi.
Selepas pemaparan materi dari narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi antara peserta dan narasumber. Sesi diskusi berjalan cukup menarik karena ada begitu pertanyaan yang dilayangkan ke narasumber.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pejabat pengelola kerja sama dalam menyusun naskah kerja sama sehingga kinerja Kemenkumham semakin PASTI. (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
