Manokwari - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menggelar Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Serentak Seluruh Indonesia secara daring, Kamis (28/07) siang.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Plt. Dirjen PP, Dhahana Putra ini merupakan bagian dari rangkaian semarak Hari Dharma Karyadika (HDKD) atau hari lahirnya Kemenkumham ke-77 yang jatuh pada 19 Agustus 2022 mendatang.
Seluruh Kantor Wilayah dilingkungan Kemenkumham melaksanakan kegiatan tersebut secara daring dengan melibatkan Bidang Hukum Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selaku Pemrakarsa.
Kanwil Kemenkumham Papua Barat melaksanakan kegiatan tersebut via zoom meeting, dimana masing-masing peserta dibagi kedalam dua room dan dipantau langsung oleh Tim Ditjen PP.
Room I bertempat di Aula II dan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Jonson Siagian dan dihadiri oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari , Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari dan Tim Perancang PP Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Sedangkan Room II yang dihelat di Ruang Kerja Kakanwil, dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Dannie Firmansyah dan diikuti oleh Kabid Hukum, Nelly Marani, Bagian Hukum Kabupaten Sorong, PBHKP, STIH Caritas Papua Manokwari dan Perancang PP Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Ranperda yang diharmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham dalam menyemarakan HDKD kali ini yaitu Pembahasan Perda Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Distrik Aimasi, Distrik Mokwam, Distrik Masni Utara, Distrik Wasirawi, serta Distrik Moruj Mega dan Perda Kabupaten Sorong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu daerah menghasilkan peraturan daerah yang adaptif dan implementatif atau tidak saling tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
