Manokwari – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat secara virtual menghadiri Sosialisasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jum’at (29/07).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Sri Puguh Utami menyampaikan bahwa Balitbangkumham telah menginisiasi pembentukan ketentuan dalam upaya menyempurnakan tata kelola kebijakan publik di Lingkungan Kemenkumham. Tujuan yang ingin dicapai tidak lain yaitu adanya sebuah mekanisme dan pedoman yang baku dalam membentuk kebijakan publik di Lingkungan Kemenkumham itu sendiri.
“Adanya tata kelola yang baik, maka kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan akan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pihak terkait” tutur Sri Puguh Utami.
“nanti semua akan tercermin dari hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” tambahnya.
Dikesempatan ini, Sri Puguh Utami juga mengajak para perempuan insan pengayoman untuk mengambil peran besar dalam memajukan kemenkumham. Menurutnya jumlah antara staf pelaksana perempuan dan laki-laki berada pada jumlah yang hampir sama, namun pada level Pimpinan Tinggi, pejabat perempuan masih terbilang sedikit.
“Saya sangat berharap perempuang yang menjabat sebagai ASN di level staf yang jumlahnya setengah-setengah dengan laki-laki, tapi di level Pempinan Madya tinggal sedikit kedepannya bisa terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Tentunya ini tanpa mengurangi porsinya sebagai peremuan di masyarakat maupun keluarga,” harapnya.
Pada kegiatan sosialisasi Permenkumham No 3 Tahun 2022 Hadir sebagai narasumber dianatranya Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Dr Tri Widodo serta Sujatmiko dan Nevey dari Balitbangkumham.
Sementara itu dari Aula Kantor Wilayah, hadir secara virtual Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansyah bersama dengan Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru, Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong beserta para staff pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (SRM)
