Manokwari – Mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Hukum dan HAM,Kanwil Kemenkumham Papua Barat selalu berupaya untuk turut serta dalam peningkatan indeks SPBE kemenkumham. Hal ini diawali dengan mengikuti Evaluasi Penyelengaraan SPBE yang diadakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Jum’at (26/08).
Kegiatan penguatan dan evaluasi SPBE ini dilaksanakan secara hibrid yang terpusat di Jakarta yang diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan dan Keimigrasian. Hadir dari Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong dan Plt. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan TI, Yeti Maisaroh beserta para staff pada bidang tersebut.
Kepala Pusdatin Kemenkumham Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa Kemenkumham termasuk dalam tiga besar penyelenggaraan SPBE, di mana Kemenkumham menjadi salah satu kementerian yang menjadi leading sector dalam digitalisasi dan inovasi pemerintahan berbasis elektronik.
"Pada Evaluasi SPBE Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, Kemenkumham mendapatkan Indeks SPBE 3,68 dengan predikat Sangat Baik. Kita berupaya untuk meningkatkan SPBE Kemenkumham menuju predikat Memuaskan pada Tahun Evaluasi 2023,” kata Hermansyah Siregar.
Merujuk pada PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Kemenkumham akan segera melakaukan evaluasi terhadap tingkat kematangan dalam penyelengaraan SPBE di setiap satuan kerja. Sementara itu untuk Kantor Wilayah dan UPt evaluasi SPBE akan dilangsungkan pada 26 Agustus hingga 16 November 2022 secara bertahap.
Pada evaluasi SPBE setidaknya ada 14 indikator untuk mengukur tingkat kematangannya di Kanwil dan UPT yang meliputi SOP SPBE, pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi, pengelolaan jaringan, perangkat IT, aplikasi, domain dan hosting, serta kepemilikan sertifikat elektronik, pengamanan dokumen keluaran Sisumaker, risk SPBE, ABK pegawai bidang Teknologi Informasi (TI), kesesuaian jabatan pelaksana TI dengan kualifikasi pendidikan, diklat atau pelatihan bagi pelaksana bidang TI, berbagi pengetahuan SPBE, dan manajemen perubahan SPBE. (SRM)
