Manokwari – Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan segera dilaksanakan pada 13-14 September 2022. Beragam persiapan terus dimatangkan untuk memastikan seluruh tahapan evaluasi berjalan lancar dan hasil terbaik dapat dicapai oleh Kemenkumham RI pada tahun 2022 ini.
Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, Kemenkumham bersama dengan seluruh Kantor Wilayah mengadakan rapat persiapan Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP dan RB Kemenkumham Tahun 2022 yang diselengarakan secara hibrid dan terpusat di Jakarta, Rabu (31/07).
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat hadir secara virtual dari Aula Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian. Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansya dan Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung mengikuti rapat dari ruang kerja mereka masing-masing.
Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto memberi arahan kepada seluruh jajaran agar secara konsiten meningkatkan performa Reformasi Birokrasi secara kualitas dan kuantitas.
“Ibarat puzzle, kita adalah kepingan yang jika disatukan akan menjadi sebuah gambar Kemenkumham yang utuh. Ide kita adalah untuk meninggikan derajat dan marwah Kemenkumham. Semua akan terlaksana jika seluruh jajaran memiliki komitmen yang kuat dalam membangun Kementerian ini, dan setelah itu ide yang kita sepakati dikerjakan (eksekusi) agar menjadi sukses. Yang mana jika dikompres, ada dua hal yang akan kita peroleh, yaitu Effort and acchivement,” ungkap Sekjen Andap Budhi Revianto.
Sebagai tindak lanjut atas evaluasi yang akan dihadapi pada September mendatang , Sekjen memberi 8 (delapan) pesan untuk dilaksanakan sebagai atensi. Ini merupakan solusi yang diberikan untuk dapat mencapai hasil evaluasi yang baik.
“Tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB dan SAKIP, optimalkan performa RB dan SAKIP, Optimalkan peran pimpinan sebagai leading sector dalam penilaian indeks reformasi hukum, fokus berkaikan atas isu-isu strategis saat ini, glorifikasikan intens publikasi pemberitaan positif secara masif atas kinerja Kemenkumham, Merespon cepat seluruh aduan masyarakat, Atensi Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta saat evaluasi tanggal 13-14 september nanti agar setiap pimpinan wajib memaparkan hasil capaian RB dan SAKIP,” pesannya.
Setelah penyampaian arahan oleh Sekjen, acara dilanjutkan dengan pengarahan teknis oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ida Asep Samora. Dalam arahannya beliau menyampaikan timeline KemenPAN-RB dalam pelaksanaan evaluasi serta fokus yang harus dipenuhi dalam menghadapi evaluasi.
“Sebagai atensi kepada seluruh jajaran agar senantiasa meng-update data dukung PMPRB pada gdrive Unit sampai B09, ditambahkan dengan reward yang didapat baik dari internal/eksternal, menyampaikan data dukung rencana aksi reskomendasi hasil evaluasi, dan mengisi survei IPK-IKM pada aplikasi 3A Balitbang Hukum dan HAM,” ujar Ida Asep. (SRM)
