Manokwari – Tim Pengelola Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengikuti kegiatan Pemutakhiran Data Persetujuan dan Izin Prinsip Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tahun 2021-2022 secara virtual, Rabu (07/09) bertempat di ruang Aula II Kantor Wilayah.
Acara yang dilaksanakan oleh Biro BMN ini merupakan suatu langkah dalam pemutakhiran data berupa Aset yang dimiliki oleh Kantor Wilayah (kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemutakhiran data yang meliputi data Persetujuan dan Izin Prinsip Penjualan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tahun 2021-2022.
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut Surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.4-PB.05.05-3223 tanggal 05 September 2022 tentang Pemutakhiran Data Persetujuan dan Izin Prinsip Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Tahun 2021 dan 2022 serta Progres Tindak Lanjut Temuan Aset Tak Berwujud (ATB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan ini dipandu oleh biro BMN, Yuhartono. Dalam kesempatan ini pihak UPT yang berada di lingkungan kanwil Papua Barat memberikan penjelasan terkait Aset yang telah berubah data baik penjualan ataupun penghapusan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong, Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara, Andrianie. G. beserta staf BMN Kemenkumham Papua Barat.(SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
