Manokwari - Guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, suatu organisasi harus menjadikan penerapan Manajemen Risiko sebagai tanggung jawab bersama. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyelengarakan Pelatihan Manajemen Risiko, Senin (12/09).
Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Ju Lotje Olga. Dalam sambutannya Ju Lotje Olga menyampaikan bahwa Pelatihan Manajemen Risiko angatan I tahun 2022 ini diikuti oleh 40 peserta dari Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang terdiri dari Pejabat dan Pegawai yang menangani Manajemen Risiko pada Satuan Kerja masing-masing. Dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat pelatihan ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Andriani Gani Balanehu beserta beberapa orang staff dari empat Divisi yang ada di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham, Asep Kurnia saat memberikan sambuatan berpesan kepada para peserta pelatihan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selayaknya masih dimasa pandemic Covid-19.
Lebih lanjut beliau berharap melalui pelatihan yang diikuti, para peserta akan mendapatkan pemahaman tentang betapa pentingnya manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi keberadaan atau penyebab munculnya risiko, memahami metode yang digunakan dalam memahami dan mengidentifikasi analisa risiko, melakukan penanganan dan pengendalian terhadap risiko yang muncul, serta upaya dalam melakukan mitigasi terhadap risiko.
Sementara hadir secara virtual dari aula kantor wilayah pada giat pembukaan pelatihan Manajemen Risiko angakatan I ini, Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru bersama dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, Dwi Kristika Rohana serta Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Yeti Maisaroh. (SRM)
