Manokwari – Pelayanan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu pelayanan utama di Kementerian Hukum dan HAM terutama dengan Beragam fenomena yang berkaitan dengan Kekayaan di ruang publik. Maka untuk mengimbangi kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap Kekayaan intelektual diperlukan pula peningkatan kualitas terlebih Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan terbaik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat bersama dengan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diketuai oleh Analisis Kepegawian Ditjen KI, Dian Nurfitri dan Tim Biro Kepagawaian Kemenkumham RI melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatan fungsional (JF) analis kekayaan intelektual, Senin (26/09).
Bertempat di Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, achmad Djunaidi menerima audiensi dan diskusi tentang kebutuhan JF Analisis Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
rapat ini juga dalam rangka tindak lanjut pembentukan JF Analisis KI yang diatur dalam Permenpan No 21 tahun 2022.
Tim DJKI sendiri dalam kesempatan ini menghimpun berbagai data yang berhubungan secara langsung/tidak langsung terkait Kekayaan Intelektual dari wilayah Banten seperti jumlah Kabupaten dan Kota, jumlah Perguruan Tinggi, jumlah Sentra KI, rata-rata jumlah permohonan KI selama 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah diseminasi per tahun, hingga rata-rata jumlah pemantauan pelanggaran KI per tahun.
Sementara itu, Biro Kepegawaian Setjen bersama Tim Kantor Wilayah juga turut melakukan perhitungan kebutuhan JF Analis KI berdasarkan Unsur/Sub-Unsur Kegiatan, SKR, serta Volume Beban Kerja.
Kunjungan tim DJKI dan Birowai Kemenkumham RI di Papua Barat ini berlangsung selama lima hari dari 26 hingga 30 September 2022 mendatang. (SRM)
