Jakarta – Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Papua Barat, Taufiqurrakhman mengahdiri Rapat Koordinasi dan Pelantikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tahun 2022. Kegiatan dilangsungkan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (26/10/22).
Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ini dilangsungkan selama 3 (Tiga) hari, Tanggal 25 s/d 27 Oktober 2022. Dalam agenda kegiatan, peserta yang merupakan anggota MKNW periode Tahun 2022-2025 akan dilantik secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Taufiqurrakhman yang merupakan salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah beliau bersama anggota lainnya dilantik sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk periode Tahun 2022-2025. Pelantikan dan pngambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna. H. Laoly.
Sebagai informasi, Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham No.17 Tahun 2021).
Jumlah Majelis Kehormatan Notaris menurut Permenkumham No.17 Tahun 2021 ada tujuh orang. Terdiri atas tiga orang dari unsur notaris, dua orang dari unsur pemerintah dan dua orang dari unsur ahli atau akademisi.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. (SRM)
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
