Manokwari – Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pra DIPA dan Tender Dini Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Republik Indonesia gelar kegiatan ANEV dan Penguatan secara hybrid, Kamis(10/11).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama beserta para PPBJ, PPK, dan pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat hadiri kegiatan tersebut dari aula kanwil.
Sekretaris Jenderal Republik Indonesia (Sekjen), Andap Budhi Revianto dalam arahannya dalam memberikan penguatan menyampaikan bahwa setiap permasalahan segera di eksekusi, di awali dengan perencanaan yang baik. Harus belajar dari tahun anggaran sebelumnya dengan tidak mengulangi kesalahan yang mengakibatkan pemblokiran.
Pesan sekjen pada kegiatan yang diadakan bertepatan di Hari Pahlawan yang ke-77 ini kepada setiap pimpinan unit kerja yang memiliki kapasitas dalam menyiapkan pengadaan harus menjunjung tinggi nilai PASTI dengan mampu melaksanakan tugasnya, setiap kegiatan wajib di laporkan, dan lakukan koordinasi, mekanisme pengadaan serta lakukan denda keterlambatan jika diperlukan. Harus tertib sesuai aturan, kerjakan capaian target kinerja, serta hilangkan budaya koruptif.
“Jika kita Amanah dan bertanggung jawab kita akan melakukan segala sesuatu dengan cepat, benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang salah dan menyimpang”, ucap sekjen.
Setelah penguatan sekjen, kegiatan di lanjutkan dengan evaluasi secara teknis dari Kepala Biro BMN (Kabiro BMN) sekaligus Kepala UKPBJ, Novita Illmaris. Dalam paparannya, Kabiro BMN menyampaikan bahwa berdasarkan data per tanggal 10 november 2022 untuk paket yang berada pada progress <71-85% dan progress <70% dari 108 jumlah paket pembangunan terdapat sekitar untuk kontrak sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan progress <71-85% dan progress <70% wajib melaksanakan langkah akhir tahun.
Pada kesempatan yang sama, Kabiro BMN menyampaikan bahwa realisasi belanja PDN dari 10 Kementerian dengan nilai RUP tertinggi, Kemenkumham berada pada peringkat pertama sehingga diharapkan kepada seluruh pimpinan unit untuk dapat di pertahankan capaian ini sampai tgl 31 Desember 2022.
