JAKARTA- Memasuki akhir ditahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023.
Rencananya, rangkaian kegiatan akan berlangsung selama tiga hari (23 s/d 25 November 2022) di Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Papua Barat hadir dan siap mengikuti kegiatan ini dengan formasi yang lengkap.
Tim yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah (Taufiqurrakhman), Kepala Divisi Administrasi (Piet Bukorsyom), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dannie Firmansyah), Kepala Divisi Keimigrasian (Victor Manurung) serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jonson Siagian. Mengikuti acara pembukaan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi berlangsung hari ini, Rabu (23/11).
Sebagai pembuka, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto memberikan sambutan dan laporan. Dalam laporannya, Sekjen mengungkapkan dua agenda utama dari kegiatan ini, yakni pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023
Sekjen juga memaparkan capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022, diantaranya Keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga dinobatkan sebagai peringkat kedua penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan cat dari BKN, Top 2 penghargaan pengelolaan pengajuan pelayanan publik, Top 2 pengelolaan pengaduan pelayanan publik, peringkat ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik penghargaan ORI kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, pengendalian kasus covid 19 Tahun 2022 dan vaksinasi massal.
Sementara dalam kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan beberapa poin penting dalam Arahannya. Pertama, Beliau meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan anggaran.
"Segera meningkatkan realisasi, tetapi tetap dengan mempedomani kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik proses dan outputnya," tegasnya dalam memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan. Menurutnya ini penting, karena hasil evaluasi anggaran di tahun ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2024.
Lebih lanjut, Menkumham meminta untuk menjadikan temuan BPK sebagai referensi perbaikan kinerja. "Belajar dari temuan BPK, agar tidak terjadi pertemuan berulang dan ditindaklanjuti secara tuntas," ungkapnya.
"Lakukan laporan keuangan secara akuntabel". Menkumham juga mengintruksikan peningkatan intensifikasi koordinasi dan komunikasi antar Pimpinan Tinggi terkait pengelolaan keuangan
"Jangan lagi ada distorsi antara Pimpinan Tinggi Madya dan pimpinan Pratama di bawahnya", terangnya.
Terakhir, Menkumham menginginkan adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan PNPB. Harapannya, ada sharing hasil PNBP dari penerima kepada Unit Utama lainnya atau Kantor Wilayah agar pemanfaatan dapat lebih maksimal.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
