Manokwari - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar pertemuan dalam rangka tindak lanjut Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenkumham T.A 2022 di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Senin (28/11) pagi.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman dan diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, JFT dan JFU serta CPNS 2021.
Kakanwil dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindaklanjut dari Rakor Kemenkumham T.A 2022 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada 23-25 November 2022 lalu.
Dalam rakor tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa ada beberapa masukan yang mendapat perhatian serius dari pimpinan pusat dan perlu dibenahi oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat yakni realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 yang belum optimal dan tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai yang masih rendah.
"Tolong ya bapak/ibu agar realisasi penyerapan anggaran kita di tahun 2022 pada masing-masing divisi yang belum optimal agar dimaksimalkan. Tolong dipercepat realisasinya, mengingat waktu kita tidak terlalu banyak lagi yang hanya tinggal beberapa hari sampai dipertengahan bulan Desember ini.", tegas Kakanwil.
Beliau juga meminta kepada jajaran agar memahami dan menindaklanjuti atensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto serta melaporkan hasilnya untuk diteruskan unit pusat.
Sementara tindak lanjut untuk seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kakanwil juga memerintahkan baik melalui surat dinas maupun WA grup untuk segera menindak lanjuti arahan Bapak Menteri dan Bapak Sekjen secepatnya.
Adapun atensi Menkumham yaitu tidak terjadi temuan ulang BPK, intensifikasi koordinasi dan komunikasi, sukseskan pencapaian IKU Menkumham, prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas, jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham dan khusus Ditjen Pengelolaan PNBP diharapkan agar gunakan PNBP secara cermat, tepat sasaran dan dioptimalkan untuk hal-hal bernilai manfaat bagi masyarakat.
Sedangkan, atensi Sekjen yaitu Perkembangan lingkungan strategis, Pengendalian Capaian Kinerja T.A 2022, Penyusunan Tarja T.A 2023 dan atensi lain yang perlu jadi perhatian.
"Saya minta tolong, semua divisi agar dicermati lagi atensi Bapak Menteri dan Bapak Sekjen. Saya mohon dukungan bapak/ibu terhadap perubahan-perubahan kearah yang lebih baik bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Saya yakin kita pasti bisa.", pungkas Kakanwil.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi/tanya jawab terkait kendala/masalah yang dihadapi oleh masing-masing divisi pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Selain Pembulatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenkumham T.A 2022, dibahas juga Permenkumham tentang optimalisasi peranan Pembimbing Kemasyarakatan terkait penerapan Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa pada jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
