Manokwari- sebagai mekanisme fasilitas penyusunan keuangan serta menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas Kementerian/ Lembaga dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Negara. Langkah pasti mewujudkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menyelengarakan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2022, Selasa (17/01).
Berlangsung di Hotel Niu Aston Manokwari, kegiatan ini dilangsungkan secara hybrid yang dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan diikuti oleh para operator dari berbagai satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom mengawali kegiatan Pra Rekonsiliasi dengan membacakan laporan kegiatan. Dalam laporannya tersebut beliau mengatakan bahwa kegiatan Pra Rekonsiliasi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan dilaksanakannya Kegiatan Prarekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat diharapkan agar dapat mewujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan tepat waktu" Ujar Piet Bukorsyom.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi menyampaikan hal yang sama bahwa kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan langkah dalam menyamakan persepsi keuangan.
"Pra rekonsiliasi ini merupakan bagian dari mekanisme fasilitas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja kepada Unit Akuntansi Wilayah sehingga diharapkan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan dapat terwujud" Sampai Taufiqurrakhman.
"Untuk menyamakan persepsi dalam Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) " Lanjutnya.
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II dan Tahunan Tingkat Wilayah Tahun 2022 T.A 2023 ini juga merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada Tanggal 24 s/d 28 Januari Tahun 2023 di Tingkat Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Menyikapi hal tersebut, Kakanwil Taufiqurrakhman meminta kepada seluruh satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk mendukung tercapai laporan yang akuntabel pada tingkat kementerian sehingga mendapatkan penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka untuk itu beliau meminta kepada seluruh operator pada Masing-masing satuan kerja yang mengikuti kegiatan Pra Rekonsiliasi untuk dapat belajar sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini terjadi.
"Jadikan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini sebagai wadah bagi Saudara untuk menjadi operator GLP, Operator Persediaan dan Operator Aset yang Profesional sehingga dapat Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang Akurat dan Akuntabel; serta dapat menghasilkan SDM unggul dan Laporan Keuangan sesuai SAP. Perlu kita ketahui bahwa catatan-catatan yang perlu kita benahi hingga tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang" Tegas Kakanwil.
Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber yang disimak secara antuasias oleh para Operator yang hadir.
