Manokwari – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat gelar penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus perjanjian kinerja tahun 2023, Rabu (25/1/2023).
Penandatanganan ini merupakan komitmen Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat guna meraih predikat WBK/WBBM serta mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh di tahun 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Wilayah ini diawali dengan penandatanganan piagam Pencanangan dan Pakta Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kakanwil dan para Kepala Divisi, dan di akhiri dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2023 oleh para Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi disaksikan oleh Kakanwil.
Mengawali sambutannya, Kakanwil mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat di tahun 2022 dimana menurut hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Biro Perencanaan bahwa pada tahun 2022 pemenuhan data dukung terkait LKE WBK, RKT WBK, dan Laporan RB Kanwil Papua Barat mencapai 100%.
Disamping itu, Kakanwil mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung program pemerintah untuk menata sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Selain itu, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Apartur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
“Di tahun 2023 ini kita harus semakin optimis memperoleh predikat WBK/ WBBM, tentunya dengan menyamakan persepsi dan menyatukan langkah kita untuk bersama-sama melakukan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”,ungkap Kakanwil.
Di akhir sambutannya, Kakanwil mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas adalah tanggung jawab seluruh instansi pemerintah dan WBK/WBBM adalah sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan bukan semata-mata mengejar predikat demi mengharapkan penghargaan dari pimpinan.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
