Manokwari, - Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua Barat, yakni Kakanwil, Taufiqurrakhman serta para Kepala Divisi turut hadir secara virtual mengikuti rapat Penyampaian bahan penetapan belanja Non PDN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) /TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di bawah 25% di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 yang digelar oleh Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Kamis, (26/01).
Dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN Setjen Kemenkumham RI, Novita Ilmaris serta turut hadir Tim P3DN Kemenkumham, dalam kesempatan itu memaparkan bahan penetapan belanja Non PDN/TKDN bawah 25% dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya telah dibahas dan disusun oleh Biro Pengelolaan BMN serta Tim P3DN Kemenkumham.
Juga dihadiri oleh para Direktur Unit Eselon I dan Kepala Pusat Unit Eselon I serta para Pimti dari seluruh Kantor wilayah kemenkumham, Rapat tersebut dilakukan dengan diskusi bersama terkait bahan penetapan belanja tersebut.
Usai pembahasan bersama, disampaikan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris bahwa seluruh tanggapan dan masukan dari masing-masing eselon maupun Kanwil akan dibahas lagi oleh Biro Pengelolaan BMN dan Tim P3DN Kemenkumham sebelum bahan penetapan tersebut dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM.
Adapun Tim P3DN Kemenkumham yakni Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Inspektur Wilayah I hingga Inspektur Wilayah V.
