Kaimana – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Taufiqurrakhman berkunjung dan melakukan audiensi dengan Bupati Kaimana, Freddy Thie beserta perangkat OPD di Kantor Bupati Kaimana, Rabu (01/02) siang.
Turut hadir pula mendampingi Kakanwil, yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Dannie Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Jonson Siagian dan beberapa pejabat struktural lainnya serta staf.
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil membahas beberapa hal yang menjadi tupoksi Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang perlu disinergikan dan diselaraskan dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
Adapun hal-hal yang diutarakan oleh Kakanwil, yakni pendataan dan pendaftaran kekayaan intelektual KI (Indikasi Geografis, Merek, Paten, Logo, Hak Cipta dan KIK) di Kabupaten.
Selanjutnya beliau menyampaikan tentang Kab. Ramah HAM yang mengharuskan pelayanan publik berbasis HAM, pembentuka Kampung/ Desa Sadar Hukum, Pengharmonisasian Peraturan Daerah, Pendataan PPNS, Pendaftaran terkait layanan AHU (Perseroan Perorangan) dan Pembinaan terhadap WBP di Lapas Kaimana serta Pembentukan UKK (Unit Kerja Keimigrasian) di Kabupaten Kaimana.
Diakhir arahannya, Kakanwil berharap melalui koordinasi seperti ini, dapat meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual, pembinaan terhadap WBP Lapas Kaimana serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kaimana.
Selanjutnya, Bupati Kaimana, Freddy Thie beserta beberapa Kepala OPD menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kakanwil beserta jajaran atas kesediannya berkunjung di Kabupaten Kaimana dan menyampaikan siap berkolaborasi terhadap pelaksanaan tusi Kanwil Papua Barat.
Terkait Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kabupaten Kaimana akan segera mengusulkan beberapa produk yang dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual sehingga dapat menjadi icon dari Kabupaten Kaimana untuk dipromosikan ke masyarakat khususnya dari daerah lain, misalnya pisang yang batangnya bisa mencapai 15 meter, batik telapak tangan dan tarian "Seka"
Bupati Freddy juga menyambut baik rencana pembentukan UKK di Kabupaten Kaimana, hal ini dinilai akan memudahkan masyarakat Kaimana dalam pengurusan dokumen keimigrasian sehingga tidak perlu ke Sorong ataupun Manokwari, misalnya warga yang akan umroh atau melaksanakan ibadah haji.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi terkait pelayanan Hukum dan HAM termasuk pelayanan pemasyarakatan dengan pimpinan OPD yang hadir.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
