Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Sub Bidang Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mengikuti Rapat Pelaksaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, Senin (06/02).
Bertempat di ruang Rapat Kantor Wilayah, kegiatan rapat secara virtual ini diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong beserta para staff pada Sub Bidang Humas, RB dan TI.
Rapat dibuka langsung oleh Kepal Biro Perencaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Ida Asep Somara. Dalam sambutannya sesaat sebelum memulai rapat ia menyampaikan bahwa rapat Pelaksaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan indeks RB Kementerian Hukum dan HAM, yang mana hal itu tentu perlu adanya dukungan dari setiap Satuan Kerja.
Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara. Dalam paparannya beliau menjelaskan tentang road map Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2010 hingga 2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 81 Tahun 2010.
Dijelaskan oleh Agus Uji Hantara bahwa menjelang tahun 2024, upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini dianggap belum memberikan manfaat nyata pada mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, serta bersifat proyek/administratif. Maka perlu adanya penajaman Road Map RB 2020 -2024 agar manfaatnya dapat diaraskan oleh masyarakat dengan melakukan pemecahan masalah dari hulu hingga hilir sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi secara komprehensif.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait pelaksaan RB yang ada pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
